Keputusan Menteri Keuangan – 347/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 317/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 penagihan piutang Bea Masuk/ Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara; bahwa sehubungan dengan telah dialihkannya kewenangan penanganan fasilitas ekspor kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai […]
Keputusan Menteri Keuangan – 326/KMK.03/2003
Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam menuhi kewajiban perpajakan dan menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah tentang ketentuan hari libur nasional dan cuti bersama, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara […]
Keputusan Menteri Keuangan – 314/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor. Dan Pengawasannya, kewenangan penanganan dan penandatanganan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 316/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989, pelaksanaan pembayaran pengembalian bea masuk/bea masuk tambahan, pajak ekspor/pajak ekspor tambahan dan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah dilakukan oleh BINTEK Keuangan (dahulu Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan); bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak […]
Keputusan Menteri Keuangan – 315/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Surat-surat Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi dan Teknologi Keuangan, Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas tagihan imbalan jasa yang diajukan Surveyor berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor; bahwa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 321/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 297/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pos Indonesia dan mengingat kondisi geografis masih terdapat wilayah tertentu yang belum terjangkau jaringan sistem informasi secara on-line antara Kantor Pusat PT Pos Indonesia dengan Unit Pelaksana Teknis, perlu menetapkan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 296/KMK.03/2003
Menimbang: Bahwa dalam rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembayaran setoran pajak dengan menggunakan sistem on-line pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dan mengingat kondisi geografis masih terdapat wilayah tertentu yang belum terjangkau jaringan sistem informasi secara on-line antara Kantor Pusat Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi dengan Kantor Cabang dan atau […]
Keputusan Menteri Keuangan – 517/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 34/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 45/KMK.06/2003
Menimbang : bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian , Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura) bahwa guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandart internasional serta terlindungi dari kemungkinan di salahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal […]