Peraturan Daerah – 73 TAHUN 2008
Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak […]
Peraturan Daerah – 42 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2002, telah ditetapkan Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan, maka keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu disempurnakan. bahwa berdasarkan pertimbangan […]
Peraturan Daerah – 416/Kep.Gub/DISNAKERTRANS/2007
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan bagian dari upaya memajukankesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upahminimum; bahwa peningkatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuanperusahaan dapat mendorong peningkatan dunia usaha sektor riel yang sekaligus memiliki […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 569 Bangsos/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan prosesproduksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi; bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008 sebagaimana dimaksudpada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa […]
Peraturan Daerah – 38 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menegaskan pelayanan di bidang ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/Kota merupakankewenangan Provinsi; bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai upaya peningkatankesejahteraan masyarakat, Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya tanggal 12 November2007 telah menyepakati besarnya Upah Minimum Provinsi Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana […]
Peraturan Daerah – 355 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa sesuai dengan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan danketransmigrasian sub bidang ketenagakerjaan, sub-sub bidang 6, urusan pemerintahan daerah provinsiangka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Penyusunandan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan Gubernur; bahwa […]
Peraturan Daerah – 188/399/KPTS/013/2007
Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja sangatpenting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan prosesproduksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuaiRekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2008 dari Bupati/Walikota se Jawa Timur; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang […]
Peraturan Daerah – 67 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yanglebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan UpahMinimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan HidupLayak; bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2006 tanggal 15November 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe […]
Peraturan Daerah – 561.4/51/2007
Membaca : Surat Ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah Nomor 10/Depeprov/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Pada 35Kabupaten/KotaDi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008; Menimbang : bahwa guna meningkatkankesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktifitas kerja, peran Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.725-Huk/2007
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008, dan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi setiap pekerja/buruh serta dengan mempertimbangkanproduktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi perusahaan, indeks harga konsumen dan tingkat inflasi, maka perlu dilakukan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Tangerang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan […]
Peraturan Daerah – 326/KEP/HK/2007
Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas danpertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timurdengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya perlindungan agar upah tidak merosot,mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tertinggi serta meningkatkan penghasilan pekerja/buruh pada tingkat paling bawah; bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 575 Bangsos/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam rangka pelaksanaan prosesproduksi perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkanproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.569-Bangsos/2007 telahditetapkan Upah Minimum pada 18 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008; […]