Peraturan Daerah – 561/Kep.736-Huk/2007
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008, dan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi setiap pekerja/buruh serta dengan mempertimbangkanproduktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi perusahaan, indeks harga konsumen dan tingkat inflasi, maka perlu dilakukan penyesuaian Upah Minimum Kota Tangerang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan […]
Peraturan Daerah – 59/ SE / 2007
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, yang pelaksanaan di lapangan adanya pemberian discount atau penjualan tanda masuk komplemen […]
Peraturan Daerah – 171/KEP/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerjadalam menigkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upahminimum; bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan KeputusanGubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanKeputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan […]
Peraturan Daerah – 917 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakatsangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakanproses produksi melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum; bahwa Keputusan GubernurNomor 715 Tahun 2006 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007,dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan […]
Peraturan Daerah – 41 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa,perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; bahwa sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 01/Depeprov/X/2007, disepakatiadanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Gubernur […]
Peraturan Daerah – 25 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa sesuai pasal 3, 4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep-226/MEN/2000. Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum SektoralProvinsi yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi; bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006 tanggal 9 Oktober 2006tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 519 Bangsos/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan prosesproduksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimumyang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas,pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada pertimbanganhuruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur […]
Peraturan Daerah – 2765/X/Tahun 2007
Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin danproduktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalammelaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja,sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhanhidup layak secara bertahap; […]
Peraturan Daerah – 29 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukankesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorongpeningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapanupah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yanglebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Provinsi […]
Peraturan Daerah – 267/28/K/2007
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan prosesproduksi, untuk itu perlu adanya suatu pemberian Upah yang memadai dengan Penetapan UpahMinimum Provinsi Tahun 2008 di Provinsi Gorontalo; bahwa upah minimum yang diterima pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagikelangsungan hidup pekerja […]
Peraturan Daerah – 561/K.534/2007
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraanmasyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakanproses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum; bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanDaerah Provinsi; bahwa atas dasar […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.680-Huk/2007
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktifitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan serta mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang […]