Peraturan Daerah – 188.44/266/TK.T/2005
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pekerja, dimana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, dipandang perlu untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan; bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2006, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; Mengingat : Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 […]
Peraturan Daerah – 361 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya sebagai upaya mendorong untuk peningkatan peran serta pekerja; bahwa kondisi perekonomian saat ini masih dalam kondisi sulit, namun tidak menghalangi upaya yang lebih realistis kearah pencapaian kebutuhan hidup layak pekerja, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud […]
Peraturan Daerah – 1 TAHUN 2004
Menimbang : bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 telahditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan AirPermukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dikemudianditindaklanjuti […]
Peraturan Daerah – 2093 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya perlu ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000; bahwa untuk […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1084/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a […]
Peraturan Daerah – 32 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk mewujudkan penetapan yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang mengacu […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.381-Huk/2005
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memeperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan serta mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum; bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Upah […]
Peraturan Daerah – 154/KEP/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006; Mengingat : Undang-Undang […]
Peraturan Daerah – 766/XI/Tahun 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan […]
Peraturan Daerah – 766/XI/TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan […]
Peraturan Daerah – 240/KEP/HK/2005
Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya perlindungan agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tertinggi serta meningkatkan penghasilan pekerja/buruh pada tingkat paling bawah. bahwa Keputusan Gubernur […]
Peraturan Daerah – 561/K.348/2005
Menimbang : bahwa mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan pengupahan sebagaimana diamanatkan GBHN 1999 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian sebagai Pelaksana Hubungan Industrial Pancasila. bahwa pengangkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum. […]