Peraturan Daerah – 561/Kep.393-Huk/2005
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2006, guna memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan situasi perekonomian dan kondisi perusahaan, kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, tingkat inflasi; bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a […]
Peraturan Daerah – 34 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk menetapkan upah yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan hidup layak; bahwa dengan […]
Peraturan Daerah – 199 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP dan Linmas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat rentan terjadi benturan fisik maupun mental bahkan kehilangan jiwa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pemberian jaminan sosial tenaga […]
Peraturan Daerah – 524 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/MEN/2000, maka untuk meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Pekerja Provinsi Maluku, perlu adanya Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sektoral/Sub Sektoral Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Maluku No. Kep. 01 DPD – MAL/2005 tanggal 25 November tentang Usul […]
Peraturan Daerah – 31 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga […]
Peraturan Daerah – 250 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan Upah Minimum yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga […]
Peraturan Daerah – 562-444-2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan Hidup Layak sesuai Permenakertrans Republik Indonesia Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian […]
Peraturan Daerah – 549/XII/2005
Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Riau sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per bulan; KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Riau yang belum dapat diusulakan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1392/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1258-Bangsos/2005 jo. Nomor 561/Kep.1387/Bangsos/2005 telah […]
Peraturan Daerah – 2444 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2093 Tahun 2005 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2005 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan Upah Minimum, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi […]
Peraturan Daerah – 31 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan upah daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Darussalam yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak; bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun […]
Peraturan Daerah – 451 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Upah Minimum dipandang perlu merubah UMP di Propinsi Bengkulu yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para pekerja. bahwa perubahan UMP dimaksud dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Propinsi Bengkulu dan telah disesuaikan dengan […]