Peraturan Daerah – 139/KPTS/MU/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat pentng artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakann proses produksi melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Sub Sektoral Propinsi Maluku Utara Tahun 2006; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat Kebutuhan […]
Peraturan Daerah – 188/286/KPTS/013/2005
Menimbang : bahwa sesuai Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 25 Nopember 2005 Nomor B.778/MEN-PHI-PJK/XI/2005 perihal Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2006 dan Berita Acara Sidang Pengupahan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 tanggal 6 Desember 2006 serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan […]
Peraturan Daerah – 635.A/KPTS/NAKER/2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah serta kemampuan perusahaan sehingga perlu adanya penetapan […]
Peraturan Daerah – 18 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu […]
Peraturan Daerah – 65 TAHUN 2006
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan, perlu dilakukan penyempurnaan, khususnya terhadap pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat; […]
Peraturan Daerah – 66 TAHUN 2006
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 137 Tahun 1979 telah ditetapkan Maklumat untuk Memungut Pajak Pembangunan I dalam Wilayah DKI Jakarta; b. bahwa dengan berlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, maka obyek Pajak Pembangunan I telah berubah menjadi Pajak Hotel dan […]
Peraturan Daerah – 44 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, maka perlu segera melaksanakan pemungutan retribusi daerah; bahwa pemungutan retribusi tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengundangan peraturan dimaksud, karena pelaksanaan pemungutan retribusi daerah diperlukan prasarana dan sarana sertaadministrasi yang memadai agar pelaksanaan pemungutan berjalan optimal; bahwa berdasarkan […]
Peraturan Daerah – 429 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Walikota Pontianak Nomor 567/1031 A/DSTKP/2005 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak 2006 sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pekerja sangat penting artinya guna mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui Penetapan Upah Minimum; bahwa dengan memperhatikan perkembangan ekonomi di Kota Pontianak maka perlu peningkatan Upah […]
Peraturan Daerah – 145 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum menjadi Keweangan Gubernur. bahwa Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota dimana tingkat pertumbuhan perekonomian, dan kemampuan sektor usaha […]
Peraturan Daerah – 561/64/2005
Membaca : Surat ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah Nomor 04/Depeprov/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005 Perihal Pertimbangan Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Propinsi Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006; Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejehteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1253/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2006 sebagaimana dimaksud […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.390-Huk/2005
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2006 dan untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Pandeglang yang diterima para pekerja atau buruh guna memenuhi nilai kebutuhan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi perusahaan, indeks harga konsumen […]