Peraturan Daerah – 62a TAHUN 2006
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu […]
Peraturan Daerah – 35 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa sesuai pasal 3, 4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000. Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara; bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.556-Huk/2006
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upaya terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Pandeglang yang diterima para pekerja atau buruh di wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 984/2006
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; b. bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan […]
Peraturan Daerah – 1734 TAHUN 2006
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya perlu ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan […]
Peraturan Daerah – 715 TAHUN 2006
Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Upah Bulanan Terendah yang diterima oleh pekerja untuk waktu kerja 7 jam […]
Peraturan Daerah – 245/KEP/HK/2006
Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya perlindungan agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tertinggi serta meningkatkan penghasilan pekerja/ buruh pada tingkat paling bawah; bahwa Keputusan […]
Peraturan Daerah – 561/K.428/2006
Menimbang : a. bahwa pengangkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum. b. bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan […]
Peraturan Daerah – 561/2624.K/TAHUN 2005
Menimbang : bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, maka untuk itu perlu segera dipersiapkan penetapan upah minimum yang baru. bahwa untuk peningkatan penghasilan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya, untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1387/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam rangka pelaksanaan proses produksi perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1253-Bangsos/2005 telah ditetapkan Upah […]
Peraturan Daerah – 403 TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa peningkatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan dapat mendorong peningkatan dunia usaha sektor riil […]
Peraturan Daerah – 23 A TAHUN 2005
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat yang sangat penting untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme Upah Minimum; bahwa kondisi perekonomian saat ini dipandang cukup memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral […]