Peraturan Daerah – 560-369-2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan Pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan Hidup Layak sesuai Permenakertrans Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup […]
Peraturan Daerah – 30 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2002, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan karena sudahtidak sesuai tidak sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tindak lanjut ketentuan […]
Peraturan Daerah – 0453 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk sebagai upaya mendorong untuk peningkatan peran serta pekerja; bahwa kondisi perekonomian saat ini masih dalam kondisi sulit, namun tidak menghalangi upaya untuk mewujudkan upah yang lebih realistis ke arah pencapaian kebutuhan hidup layak pekerja, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1020/2006
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur […]
Peraturan Daerah – 561.4/78/2006
Membaca : Surat ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah Nomor 12/Depeprov/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Pertimbangan Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Propinsi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006; Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.552-Huk/2006
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upayaterpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukanpenyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kota Tangerang bagi setiap pekerja atauburuh di wilayah Kabupaten Tangerangberdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.553-Huk/2006
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upayaterpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanuasiaan terhadap setiap pekerja/buruh dandalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukanpenyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kota Cilegon bagi setiap pekerja atau buruh di wilayah KotaCilegon berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.554-Huk/2006
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upayaterpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanuasiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Serang bagi setiap pekerja atau buruh di wilayah Kabupaten Serang berdasarkan Kebutuhan Hidup […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.551-Huk/2006
Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upaya terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kota Tangerang bagi setiap pekerja atau buruh di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Kebutuhan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.555-Huk/2006
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upaya terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lebak yang diterima para pekerja atau buruh di wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep.556-Huk/2006
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upaya terpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mendukung kemajuan perusahaan perlu dilakukan penyesuaian untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Pandeglang yang diterima para pekerja atau buruh di wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan […]
Peraturan Daerah – 188.44/479/TK.T/2006
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pekerja, dimana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, dipandang perlu untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan; b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2007, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor […]