Peraturan Daerah – 179 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) oleh Gubernur; bahwa untuk penetapan UMSP di provinsi DKI Jakarta tahun 2007 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan […]
Peraturan Daerah – 327 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum menjadi Kewenangan Gubernur. bahwa Wilayah Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, kemampuan sektor […]
Peraturan Daerah – 24 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan upaya untuk mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui penetapan upah minimum; bahwa upah minimum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tanggal 28 Desember 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi di Sulawesi Tengah sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan […]
Peraturan Daerah – 277 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum; bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman khususnya bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 12 (dua belas) bulan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan […]
Peraturan Daerah – 561/Kep. 1142/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1020-Bangsos/2006 telah ditetapkan Upah Minimum pada 21 Kabupaten/Kota di Jawa […]
Peraturan Daerah – 238 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa untuk peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan Upah Minimum yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, […]
Peraturan Daerah – 227a TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin, produktivitas kerja dan kesejahteraan, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/ buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada […]
Peraturan Daerah – 1884 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa sesuai pasal 3, 4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.226/MEN/2000, tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari ditetapkan oleh Walikota Kendari berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kota Kendari; bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 Tahun 2005 Tanggal 11 November 2005 tentang Penetapan […]
Peraturan Daerah – 482 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Upah Minimum dipandang perlu merubah UMP di Provinsi Bengkulu, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan para pekerja; bahwa perubahan UMP telah melalui kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja […]
Peraturan Daerah – 535 TAHUN 2006
Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/MEN/2000, maka untuk meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Pekerja di Provinsi Maluku, perlu adanya Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sektoral/Sub Sektoral Tahun 2007 sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Maluku Nomor Kep.01 DPD-W.24/2005 tanggal 20 Desember 2006 tentang Usul Penetapan […]
Peraturan Daerah – 30 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2002, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan karena sudahtidak sesuai tidak sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tindak lanjut ketentuan […]
Peraturan Daerah – 578/KPTS/DISNAKER/2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah serta kemampuan perusahaan sehingga perlu adanya penetapan […]