Peraturan Daerah – 70 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun2000 telah ditetapkan Petunjuk Teknis PemungutanRetribusi Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2006 […]
Peraturan Daerah – 69 TAHUN 2007
Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal 1 (1) Pelaksanaan kegiatan operasional peningkatan […]
Peraturan Daerah – 19 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat yang sangat penting untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme Upah Minimum; bahwa kondisi perekonomian saat ini dipandang cukup memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realitis sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, […]
Peraturan Daerah – 467 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum; bahwa peningkatan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan dapat mendorong peningkatan dunia usaha sektor riil […]
Peraturan Daerah – 167/KPTS/MU/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2007; bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat Kebutuhan Hidup Layak […]
Peraturan Daerah – 188/318/KPTS/013/2006
Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuai Rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2007 dari Bupati/Walikota se Jawa Timur; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk […]
Peraturan Daerah – 41 TAHUN 2006
Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000, Gubernur berwenang menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP); […]
Peraturan Daerah – G/515/B.VII/HK/2006
Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/1283/III.12/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007. Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta […]
Peraturan Daerah – 51 TAHUN 2007
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Np. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2007, dan untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun […]
Peraturan Daerah – 22 TAHUN 2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 1999 telah ditetapkanPetunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak […]
Peraturan Daerah – 150/KEP/2006
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam menigkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum; b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, agar mempunyai ketentuan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a […]
Peraturan Daerah – 34 TAHUN 2006
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan upah minimum; b. bahwa kondisi perekonomian saat ini belum mendukung untuk mewujudkan penetapan yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak; c. bahwa sesuai […]