Peraturan Menteri Keuangan – 34/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk; bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor: 126/M-IND/2/2007 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 85/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas imporbarang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri jangka waktu tertentudapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk; bahwa untuk mendorong perkembangan industri baja nasional, perlu memberikan pembebasan beamasuk […]
Peraturan Menteri Keuangan – 66/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 64/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006, badan/lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan dapat ditetapkan oleh Menteri […]
Peraturan Menteri Keuangan – 63/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri gula rafinasi, perlu dilakukan perubahan kebijakan pemberian fasilitas atas impor barang dan bahan untuk industri gula sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Jangka […]
Peraturan Menteri Keuangan – 62/PMK.05/2007
Menimbang : bahwa pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, belum ditetapkan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar perjalanan dinas jabatan dalam negeri tersebut tetap dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan dalam […]
Peraturan Menteri Keuangan – 61/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi masalah minyak goreng tingkat menteri pada tanggal 15 Juni 2007 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk industri minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, Crude Palm Oil […]
Peraturan Menteri Keuangan – 60/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 yang mengubah sistem pengenaan tarif cukai terhadap hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu dilakukan perubahan format […]
Peraturan Menteri Keuangan – 84/PMK.01/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumenperpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dipandang perlu membentuk Pusat PengolahanData dan Dokumen Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; Mengingat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 83/PMK.02/2007
Menimbang : bahwa sesuai kesepakatan dalam rapat koordinasi tingkat menteri mengenai masalah minyak gorengpada tanggal 15 Juni 2007 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka efektivitasdan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007, perludilakukan perubahan terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif […]
Peraturan Menteri Keuangan – 1/PM.3/2007
Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 81/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), secara positif terdapat bukti adanya pisang cavendish yang diimpor secara dumping dari Filipina yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri untuk barang sejenis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang […]