Peraturan Menteri Keuangan – 79/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong investasi khususnya di bidang industri kendaraan bermotor yang berorientasi ekspor, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang digunakan untuk pembuatan kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk […]
Peraturan Menteri Keuangan – 78/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pemeliharaan/perawatan pesawat udara di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku […]
Peraturan Menteri Keuangan – 75/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Korea, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On The Comprehensive Economic CoOperation Among The Government of The Members Countries of The Association of South East […]
Peraturan Menteri Keuangan – 42/PMK.05/2007
Menimbang : bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Banguan (PBB) dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB […]
Peraturan Menteri Keuangan – 43/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat serta mengingat banyaknya pihak asing yang memberikan hibah dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan tsunami serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah […]
Peraturan Menteri Keuangan – 41/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk; bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/1/2007 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 65/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dalam hal importir atau eksportir tidak dapat melakukan sebdiri pengurusan pemberitahuan pabean, importir dan eksportir tersebut dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan; bahwa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud […]
Peraturan Menteri Keuangan – 46/PMK.03/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara […]
Peraturan Menteri Keuangan – 44/PMK.01/2007
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas di bidang kebijakan fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006, perlu pembagian tugas dan fungsi yang jelas dan tegas antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal […]
Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.05/2007
Menimbang : bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara; bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri […]
Peraturan Menteri Keuangan – 53/PMK.011/2007
Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Barang antara ASEAN-China(Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 November 2004 serta diterbitkannya KeputusanPresiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On ComprehensiveEconomic Cooperation Between The Association Of South Asian Nations And The People’s Republic OfChina (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara,Anggota […]
Peraturan Menteri Keuangan – 51/PMK.04/2007
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.04/2004, beberapa pusat dan balai riset di lingkungan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, merupakan pusat dan balai riset […]