Peraturan Menteri Keuangan – 15/PMK.02/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006,dianggarkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat; bahwa untuk memperlancar pembayaran subsidi BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diperlukantata cara penghitungan dan pembayarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 13/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian waktu, dan kepastian biaya, perlu diatur kembali ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 12/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Conservation International (CI) serta Departemen Sosial dan Consortium for Assistance to Refugees and the Displaced in Indonesia (CARDI); bahwa berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat Negara, CI dan CARDI dapat ditetapkan sebagai Organisasi Internasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 02/PMK.04/2006
Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan masih berlaku sebagai dasar hukum penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/KMK.04/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 01/PMK.010/2006
Menimbang : bahwa Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk keramik tableware; bahwa sesuai dengan GATT/WTO dan lampiran, Agreement on Safeguards serta Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah melakukan penyelidikan selama 200 hari; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 137/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/PMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam […]
Peraturan Menteri Keuangan – 138/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; bahwa […]
Peraturan Menteri Keuangan – 139/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN khususnya dalam The Third and The Last Tranche dalam kerangka E-ASEAN agreement, dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor tertentu khususnya produk-produk Information Communication Technology (ICT); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri […]
Peraturan Menteri Keuangan – 140/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Information Technology Agreement (ITA), dipandang perlu menetapkan tarif Bea Masuk produk-produk Telematika tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu Dalam Rangka Information Technology Agreement (ITA); Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 135/PMK.05/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menjamin stabilitas kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, maka pengaturan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 132/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 perlu merumuskan program harmonisasi tarif Bea Masuk komoditi impor untuk kurun waktu 2005-2010; bahwa program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap Kedua merupakan kelanjutan dari Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap Pertama yang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 133/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005, telah ditetapkan Program Harmonisasi Tarif Bea masuk 2005-2010 Tahap Kedua; bahwa untuk melaksanakan program harmonisasi tarif Bea Masuk dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan klasifikasi barang produk tertentu dan menetapkan tarif Bea Masuknya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, […]