Peraturan Menteri Keuangan – 131/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan persediaan batubara di dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005; bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga produktifitas pengusahaan batubara, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 126/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mengintensifkan hukum di bidang Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu menambah ketentuan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKC) yang pemegangnya melakukan pelanggaran di bidang cukai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.04/1997 tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok […]
Peraturan Menteri Keuangan – 130/PMK.010/2005
Menimbang: Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta tetap terjaganya persediaan Crude Palm Oil/(CPO) di dalam negeri perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor; Mengingat: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 122/PMK.06/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian imbalan bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor […]
Peraturan Menteri Keuangan – 121/PMK.06/2005
Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan perlakuan yang adil atas hak Wajib Pajak, atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diberikan imbalan bunga kepada Wajib Pajak; bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 116/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan, telah dilakukan perubahan terhadap tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan impor dan ekspor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 104/PMK.01/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan penyediaan hak atas tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara perlu diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 103/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT. Riasima Abadi Farma, sebagai produsen Paracetamol di dalam negeri, mengajukan permohonan/pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk tersebut yang diproduksi oleh perusahaan dari Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat yang diduga diimpor sebagai barang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 28/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEA khususnya dalam skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk atas beberapa barang impor tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam […]
Peraturan Menteri Keuangan – 26/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa untuk mendorong kegiatan usaha di bidang panas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan sumberdaya panas bumi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi; Mengingat : […]
Peraturan Menteri Keuangan – 92/PMK.02/2005
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor; Mengingat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik […]
Peraturan Menteri Keuangan – 94/PMK.02/2005
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembayaran Pungutan Ekspor atas barang ekspor tertentu pada Bank Devisa Persepsi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara; Mengingat: Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran […]