Peraturan Menteri Keuangan – 58/PMK.05/2005
Menimbang : bahwa sejalan dengan program konsolidasi industri perbankan nasional antara lain melalui program penggabungan usaha (merger) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri […]
Peraturan Menteri Keuangan – 56/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian mengenai Perdagangan Barang antara ASEAN-China (Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 November 2004, dipandang perlu untuk menerapkan Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Program […]
Peraturan Menteri Keuangan – 65/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa sehubungan telah diubahnya batas harga rumah yang diperbolehkan untuk dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi atau total dana pembangunan yang diperbolehkan untuk dibiayai dengan Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi; bahwa dalam rangka membantu, membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lingkungan permukimannya mengalami kerusakan akibat bencana alam nasional, maka perlu diberikan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 70/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) dengan ASEAN-6 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) telah ditetapkan skema tarif Bea Masuk […]
Peraturan Menteri Keuangan – 68/PMK.05/2005
Menimbang : bahwa dengan akan berakhirnya program penjaminan Pemerintah pada tanggal 22 September 2005, perlu diatur ketentuan mengenai perhitungan dan pembayaran premi untuk periode 1 Juli 2005 sampai dengan 21 September 2005; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban […]
Peraturan Menteri Keuangan – 67/PMK.02/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004, telah ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan; bahwa sampai saat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 66/PMK.03/2005
Menimbang: bahwa dalam rangka memperlancar penyampaian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam wilayah kerjanya perlu mengubah pengaturan mengenai tata cara pengiriman SPMKP selain disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 48/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat, mempermudah mekanisme pengawasan penyelesaian barang impor serta menjamin keakuratan data, pengajuan dokumen dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat melalui media elektronik perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 49/PMK.010/2004
Menimbang : bahwa untuk mendorong perkembangan industri perkapalan dan meningkatkan daya saing industri jasa pelayaran di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk industri perkapalan dan jasa pelayaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 46/PMK.04/2005
Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran pemberian fasilitas Bea Masuk atas importasi bahan baku/subkomponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika. Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 47/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa sehubungan dengan peningkatan kemampuan di bidang teknis dari instansi Pemerintah untuk melaksanakan verifikasi kebutuhan mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan industri dan tambahan kebutuhan barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri/perusahaan Penanaman Modal asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); bahwa data realisasi impor yang dilakukan oleh industri/industri jasa yang mendapatkan fasilitas […]
Peraturan Menteri Keuangan – 609/PMK.03/2004
Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat; bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian […]