Peraturan Menteri Keuangan – 609/PMK.03/2004
Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat; bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian […]
Peraturan Menteri Keuangan – 57/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian mengenai Perdagangan Barang antara ASEAN-China (Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 Nopember 2004, dipandang perlu untuk menerapkan Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Program […]
Peraturan Menteri Keuangan – 53/PMK.05/2005
Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan syarat, tata cara, dan ketentuan dalam pelaksanaan pemberian jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu mengubah tugas dan wewenang serta susunan Komite Kebijakan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004; […]
Peraturan Menteri Keuangan – 51/PMK.02/2005
Menimbang : bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, dianggarkan subsidiBahan Bakar Minyak (BBM) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat; bahwa untuk memperlancar penyaluran subsidi BBM, diperlukan tata cara penghitungan danpembayarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi […]
Peraturan Menteri Keuangan – 37/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/2004, perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 38/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pengembalian Bea Masuk, denda administrasi dan bunga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/1999 dalam rangka melaksanakan Undang-undang 10 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 29/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 30/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 32/PMK.03/2005
Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembagian Hasil, Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 33/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Kepala KP PBB)/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala KPP Pratama) untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank/Kantor Pos Operasional III BPHTB dengan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 34/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 35/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Kepala KP PBB)/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala KPP Pratama) untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dengan Peraturan Menteri Keuangan; bahwa […]