Peraturan Menteri Keuangan – 38/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pengembalian Bea Masuk, denda administrasi dan bunga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/1999 dalam rangka melaksanakan Undang-undang 10 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 29/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 30/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun […]
Peraturan Menteri Keuangan – 32/PMK.03/2005
Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembagian Hasil, Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 43/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau; bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, dipandang perlu untuk menaikkan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf […]
Peraturan Menteri Keuangan – 42/PMK.02/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005; Mengingat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 40/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 41/PMK.02/2005
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak telah ada pengaturan tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan; bahwa guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan dengan adanya […]
Peraturan Menteri Keuangan – 39/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri Polyester Film di dalam negeri, perlu menetapkan tarif Bea Masuk atas impor bahan baku Polyethylene Terephthalate; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 36/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa proses pengembalian pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor memerlukan penelitian yang kompleks mengingat harus terintegrasinya dokumen impor dan dokumen ekspor; bahwa untuk memproses permohonan pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor diperlukan waktu yang cukup; bahwa berdasarkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 25/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada importir khususnya menyangkut penggunaan jaminan tertulis, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Dan Pajak Dalam Rangka Impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 22/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum yang dapat terjangkau, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor beberapa jenis suku cadang cepat aus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang […]