Peraturan Menteri Keuangan – 23/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak serta mendorong industri perakitan di dalam negeri, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf […]
Peraturan Menteri Keuangan – 24/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk […]
Peraturan Menteri Keuangan – 21/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada PT. Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan importasi barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh PT. Pertamina (Persero); bahwa […]
Peraturan Menteri Keuangan – 05/PMK.03/2005
Berhubung pada kolom penandatangan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 terdapat kekeliruan, maka dengan ini perlu diadakan ralat sebagai berikut : tertulis : A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seharusnya : a.n. MENTERI KEUANGAN, Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 15/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengamanan meterai tempel sebagai upaya untuk menghindari/mencegah tindakan pemalsuan terhadap meterai tempel, perlu dilakukan perubahan terhadap bentuk, ukuran, warna, dan desain meterai tempel Tahun 2002; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005; Mengingat […]
Peraturan Menteri Keuangan – 14/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang sangat membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada para korban bencana tersebut; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diberikan kepastian mengenai persyaratan sumbangan serta tata […]
Peraturan Menteri Keuangan – 12/PMK.06/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka pengaturan penyaluran dana Surat Utang Negara Nomor SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 guna pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.06/2004; bahwa guna percepatan pelaksanaan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 10/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; bahwa […]
Peraturan Menteri Keuangan – 16/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) […]
Peraturan Menteri Keuangan – 19/KMK.04/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2003, untuk paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan penambahan jenis barang yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2003 […]
Peraturan Menteri Keuangan – 18/PMK.010/2005
Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan alat telekomunikasi tertentu di dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk cordless handset dengan nomor HS. 8517.11.00.00; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tsb di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk cordless handset dengan Nomor HS.8517.11.00.00; Mengingat: Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 20/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) yang ditandatangani sebelum berlakunya […]