Peraturan Menteri Keuangan – 16/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) […]
Peraturan Menteri Keuangan – 600/PMK.010/2004
Berhubung dalam Lampiran-I dan Lampiran-II Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 600/PMK.010/2004 tanggal 23 Desember 2004 terdapat kesalahan ketik, maka perlu diadakan perbaikan sebagaimana tertulis dalam Lampiran Ralat Peraturan ini. Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran-I dan Lampiran-II Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 600/PMK.010/2004 tanggal 23 Desember 2004 telah dibetulkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 11/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk suatu badan sebagai pemungut Pajak Pertambahan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 09/PMK.010/2005
Menimbang: bahwa dalam rangka perjanjian kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dan China berdasarkan Frame Work Agreement ASEAN-China Free Trade Area, atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA) telah ditetapkan besarnya tarip bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 356/KMK.01/2004; bahwa sebagai tindak lanjut dalam pertemuan bilateral Indonesia-China, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 06/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa untuk mendorong kegiatan investasi di bidang minyak dan gas bumi, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha […]
Peraturan Menteri Keuangan – 07/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan bahan bakar minyak dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement […]
Peraturan Menteri Keuangan – 05/PMK.03/2005
Menimbang : bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur kembali tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1121/KMK.04/1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 120/KMK.04/1995; bahwa berdasarkan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 03/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa industri baja di dalam negeri telah mampu mengadakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri berbasis baja terutama jenis Hoi Rolled Coil (HRC), Pelat Baja, dan beberapa jenis Cold Rolled Coil (CRC); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 154/KMK.01/2004 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hot Rolled […]
Peraturan Menteri Keuangan – 04/PMK.010/2005
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri berbasis baja di dalam negeri, dipandang perlu untuk sementara waktu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor CRC; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Cold Rolled Coil (CRC); Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang […]
Peraturan Menteri Keuangan – 624/PMK.04/2004
Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan dengan pengeluaran uang tunai dari dan ke dalam Daerah Pabean, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 625/PMK.04/2004
Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat; bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut huruf a, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 02/PMK.04/2005
Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan persyaratan tentang pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang […]