Peraturan Menteri Keuangan – 624/PMK.04/2004
Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan berkenaan dengan pengeluaran uang tunai dari dan ke dalam Daerah Pabean, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 625/PMK.04/2004
Menimbang : bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat; bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut huruf a, […]
Peraturan Menteri Keuangan – 564/KMK.03/2004
Menimbang: bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat; bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah […]
Peraturan Menteri Keuangan – 558/KMK.06/2004
Menimbang : bahwa dengan pengalihan tugas dan fungsi pengelolaan kredit program, termasuk Kredit Ketahanan Pangan dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KMK.06/2004 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil; […]
Peraturan Menteri Keuangan – 606/PMK.06/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan dan penyaluran […]
Peraturan Menteri Keuangan – 600/PMK.010/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 591/PMK.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi Baja; bahwa untuk melaksanakan program harmonisasi tarif bea masuk produk-produk tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 591/PMK.010/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan prosedur dan fasilitasi ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 dipandang perlu merumuskan program harmonisasi tarif bea masuk komoditi impor untuk kurun waktu 2005 2010; bahwa mengingat perumusan harmonisasi tarif yang sifatnya menyeluruh memerlukan waktu yang cukup panjang, maka pada tahap pertama […]
Peraturan Menteri Keuangan – 587/PMK.04/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan fiskal guna meningkatkan investasi di Indonesia dan efisiensi bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 37/KMK.04/2002; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu […]
Peraturan Menteri Keuangan – 166/PMK.01/2016
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 165/PMK.01/2016
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak, telah dibentuk Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dengan PeraturanMenteriKeuanganNomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; bahwa dalam rangka penguatan layanan informasi dan pengaduan perpajakan […]
Peraturan Menteri Keuangan – 167/PMK.01/2016
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumenperpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerjaUnit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja Pusat Pengolahan Data dan DokumenPerpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi […]
Peraturan Menteri Keuangan – 172/PMK.010/2016
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf […]