Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 04/PJ./2005
Sehubungan dengan dibutuhkannya semua data penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara harian, dengan ini disampaikan kepada semua Bank Persepsi / Bank Devisa Persepsi sebagai berikut : agar melakukan pengiriman secara langsung data penerimaan Negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan data penerimaan pajak melalui sistem MP3. […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 24/PJ./2004
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 320/PJ/2002
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 200/PJ/2000
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan impor barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Di dalam lingkungan KPBC Tanjung Priok akan dibuka loket Bank Devisa Persepsi yang melayani penerimaan setoran bea masuk, cukai dan pajak pajak dalam rangka impor. Pelayanan penerimaan setoran dibuka mulai pukul 08.00 WIB […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 347/PJ/1999
Dalam rangka penyederhanaan administrasi penyetoran penerimaan negara akan diberlakukan Sistem Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara dengan menggunakan Sistem Internal Check. Sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyesuaikan prosedur yang berlaku dengan petunjuk teknis sebagai berikut : Pendahuluan Sistem penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara dengan menggunakan Sistem Internal Check tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri keuangan Nomor […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 214/PJ./1999
Dalam rangka peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan lelang eksekusi pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 32/PJ/1996
Umum Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 28/PJ./1994
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 310/KMK.01/1988 tentang Pembayaran Pendahuluan Atas Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Pembelian Mesin, Barang Dan Bahan Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Barang Ekspor yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 193/KMK.015/1992 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 310/KMK.01/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 15/PJ/1994
Dengan ditetapkannya perubahan klasifikasi terhadap beberapa barang impor dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 261/KMK.00/1993 tanggal 27 Februari 1993 dan Nomor : 851/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 dan dalam rangka menghindarkan kesimpangsiuran penafsiran sehubungan dengan dicantumkannya nomor HS pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1286/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991 dan Nomor : 647/KMK.04/1993 tanggal […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 01/PJ/1994
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 758/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyesuaian yang menyangkut penentuan mitra kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan Bank Pembayar (Bank Operasional); Ketentuan mengenai hal tersebut yang khusus berlaku di wilayah DKI Jaya diatur dalam […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 64/PJ.6/1993
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Nomor : 249/KMK.04/1993 tanggal 27Februari 1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Yang […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 20/PJ./1993
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai, telah terungkap beberapa manipulasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkenaan dengan ekspor Barang Kena Pajak. Meskipun di dalam Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 615/KMK.00/1989 maupun di dalam Surat-surat Edaran Direktur […]