Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 53/PJ/1991
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1989 ditentukan antara lain : 1.1. Atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan dikenakan PPh sebesar 15%; 1.2. Perseorangan yang jumlah seluruh penghasilannya dalam satu tahun takwim termasuk bunga yang diterimanya tidak melebihi PTKP, dapat mengajukan permohonan restitusi PPh dimaksud pada butir 1.1.; 1.3. Tata cara pengajuan […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 75/PJ/1990
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tanggal 15 September 1971 tentang PERTAMINA; Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978; Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 10/PJ.2/1990
Dengan berlakunya surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-09/PJ.1/1990 tanggal 20 Januari 1990 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, maka Surat Setoran Pajak (SSP) bentuk lama (KPU 35 diganti dengan SSP bentuk baru (KP.PDIP 5.1) Formulir SSP yang baru adalah seperti contoh terlampir dan terdiri dari 4 (empat) atau lima (lima) […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 81/PJ/1988
Berdasarkan pasal 1 PP Nomor 13 Tahun 1988, atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan milik perseorangan dan badan dikenakan PPh sebesar 15% final; Bagi wajib pajak perseorangan dan badan yang berdasarkan Undang-undang PPh 1984 tidak kena pajak tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 1 PP Nomor 13Tahun 1988 dipotong pajak, dapat mengajukan […]
Surat Edaran Bersama Dirjen – SE 37/PJ/1988
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, khususnya mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, seperti yang telah di atur oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK.04/1983 Tanggal 31 Desember 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.04/1985 tanggal 11 Maret 1985 ternyata masih di perlukan petunjuk lebih lanjut, […]