Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.75/1999
Berdasarkan hasil analisa atas Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (Formulir KPL.KPP 7.5-96, KPL.KPP 7.5.1-96, KPL.KW 7.5-96, KPL.KW 7.5.1-96, dan KPL.KW 7.5.3-96) yang memuat perihal Pengurangan Tunggakan Pajak yang disebabkan Pembayaran, SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding dan Penghapusan, ternyata formulir tersebut masih belum menampung Pengurangan Tunggakan Pajak yang diakibatkan adanya Kepindahan Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.33/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak dan guna penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.33/1998 tanggal 8 Juli 1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.42/1999
Sehubungan dengan masih adanya pihak-pihak yang menanyakan tentang penggunaan nilai kurs tutup buku tahun pajak 1997 berkenaan dengan dikeluarkannya nilai kurs tengah oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 1997 dan adanya kurs yang sebenarnya berlaku, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.43/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Oktober 1998 tentang “Besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan” sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 600/KMK.04/1998 tanggal 21 Desember 1994, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Besarnya biaya jabatan yang dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.42/1999
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai kemungkinan dapat dilakukannya Penangguhan penyusutan atas harta berwujud (misalnya harta berwujud berupa mesin) sebagai akibat dari adanya penurunan atau penghentian produksi, maka untuk dapat memberikan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan mengenai penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/1999
Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan Negara sektor perpajakan khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan evaluasi terhadap tembusan penyampaian daftar maupun surat tanggapan sehubungan dengan kewajiban pembuatan dan penyampaian daftar sebagaimana dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.41/1999
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, antara lain diatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.1012/1999
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Ukraina pada tanggal 18 September 1998 di Ukraina, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Ukraina telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 148 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.24/1999
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.43/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Batas Bunga simpanan Anggota Koperasi yang tidak Dipotong Pajak Penghasilan maka petunjuk pengisian formulir Bukti pemotongan PPh Pasal 23 Final (KP.PPh .2.7/BP-96) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/1999
Dalam rangka inventarisasi tenaga Teknis Pendataan dan Penilaian PBB, dengan ini diminta Saudara menyampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak up. Direktorat PBB Daftar Nama Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan/Diklat Pengukuran/Pemetaan dan Penilaian selain Tenaga Fungsional Penilai dan Prodip III PBB/Penilai,B/PENILAI dengan menggunakan formulir terlampir. Daftar dimaksud selain dikirim melalui surat juga diminta menyampaikan melalui […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.1012/1999
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Uzbekistan pada tanggal 18 September 1998 di Uzbekistan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Uzbekistan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 161 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 154 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.43/1998
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam kontrak karya, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1998 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, disebutkan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak Karya […]