Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/1999
Sehubungan dengan banyaknya permohonan bantuan pengadaan formulir SPPT/STTS, DHKP dan ribbon printer dari kantor pelayanan PBB dalam rangka mensukseskan pelaksanaan cetak masal tahun 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Direktorat PBB akan membantu penyediaan formulir SPPT/STTS, DHKP dan ribbon printer sesuai dengan kemampuan keuangan DIK 1998/1999 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/1999
Sehubungan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang penggunaan formulir-formulir ketetapan pajak, khususnya tentang PPh Final (SE-01/PJ.43/1998) tanggal 9 Januari 1998 dan PPN Atas Impor, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean serta Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak dan PPn BM Atas Impor, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak (KEP-11/PJ/1996 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.24/1999
Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada bagian sanksi administrasi yang terdapat pada formulir-formulir : 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/TP-95) 2. Surat Tagihan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (KP.PPn.BM/TP-95) 3. Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/NP-95) 4. Nota Penghitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (KP.PPn BM/NP-95) Yaitu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1999
Sehubungan dengan surat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 431/GEN/Dirop tanggal 22 Februari 1999 perihal tersebut pokok surat, khusus bagi KPPBB yang penyetoran PBB-nya menggunakan jasa Kantor Pos disampaikan hal-hal sebagai berikut : PT. Pos Indonesia (Persero) bersepakat dengan Direktorat Jenderal Pajak melanjutkan kerja sama penerimaan setoran PBB sampai dengan 31 Maret 2000. Sehubungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.13/1999
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana TKPKN tahun 1998/1999, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut : Agar menghitung seluruh penerimaan dan pengeluaran TKPKN selama tahun anggaran 1998/1999,dan selanjutnya pada akhir bulan Maret 1999 : 1.1. Apabila masih terdapat kekurangan dana untuk pembayaran TKPKN pegawai/hutang PPh Pasal 21 yang harus disetor, diminta agar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.42/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak Real Estate atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk tahun pajak yang sudah kadaluwarsa maupun yang belum kadaluwarsa, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah kadaluwarsa dan belum diperiksa, maka Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.42/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 130/KMK.04/1998 dinyatakan bahwa piutang tak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.42/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 tanggal 16 Februari 1999 tentang Perubahan keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/1998, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 dinyatakan bahwa besarnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.75/1999
Berdasarkan hasil analisa atas Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (Formulir KPL.KPP 7.5-96, KPL.KPP 7.5.1-96, KPL.KW 7.5-96, KPL.KW 7.5.1-96, dan KPL.KW 7.5.3-96) yang memuat perihal Pengurangan Tunggakan Pajak yang disebabkan Pembayaran, SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding dan Penghapusan, ternyata formulir tersebut masih belum menampung Pengurangan Tunggakan Pajak yang diakibatkan adanya Kepindahan Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.33/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak dan guna penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.33/1998 tanggal 8 Juli 1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.42/1999
Sehubungan dengan masih adanya pihak-pihak yang menanyakan tentang penggunaan nilai kurs tutup buku tahun pajak 1997 berkenaan dengan dikeluarkannya nilai kurs tengah oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 1997 dan adanya kurs yang sebenarnya berlaku, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1999
Sehubungan dengan tuntutan efektivitas pemanfaatan NJOP untuk tahun 1999 dan tahun-tahun selanjutnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : NJOP mempunyai kedudukan penting yang digunakan untuk berbagai kepentingan perpajakan yang meliputi PBB, BPHTB, PPh, ganti rugi, dan retribusi lainnya sehingga kualitas NJOP sangat diperlukan. Jika ketentuan formal penetapan NJOP per 1 Januari masih belum bisa […]