Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ./1998
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-49/PJ/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak SebagaimanaTelah Diubah Dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1995 Dan KEP-110/PJ/1997. Dengan berlakunya keputusan Direktur Jenderal Pajak ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.33/1998
Mengingat banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak tentang pengenaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pemberian hadiah dan penghargaan, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.42/1998
Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.04/1998 tanggal 18 Februari 1998 tentang perlakuan perpajakan terhadap BHP Jastel, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam surat Menteri Keuangan nomor S-581/MK.04/1995 tanggal 29 September 1995 mengenai BHP Jastel (foto copy terlampir) ditegaskan bahwa sejak tahun pajak 1995 BHP Jastel bukan merupakan biaya yang boleh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.42/1998
Sehubungan dengan transaksi Efek Beragun Aset (EBA) yang dilaksanakan KIK di Bursa, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan : Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.51/1998
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 33205/A.A4/KU/98 tanggal 16 Februari 1998 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/2/1998 tanggal 2 Januari 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.53/1998
Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha jasa sertifikasi di Indonesia dan untuk lebih memberikan kepastian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sertifikasi tersebut, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.43/1997 tanggal 2 September 1997 (Seri PPh Pasal 23 Nomor 10) tentang Pajak Penghasilan Atas Imbalan Yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ./1998
Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1429/KM.1/1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Jadwal Retensi Arsip Direktorat Jenderal Pajak, Nomor 796/KM.1/1995 tanggal 10 Agustus tentang pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan dan Nomor 930/KM.1/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif di Bidang Keuangan, Perlengkapan, Ketata usahaan, Kerumah tanggaan dan Keprotokolan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.33/1998
Sehubungan dengan semakin berkembangnya pembangunan rumah susun, apartemen, dan bangunan bertingkat yang dijual secara strata title, dengan ini diberikan penegasan tentang perpajakannya sebagai berikut : Ketentuan tentang rumah susun yang peruntukkannya sebagai tempat hunian dan atau bukan tempat hunian (strata title) telah diatur : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Peraturan Pemerintah Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/1999
Sehubungan dengan adanya permasalahan di daerah mengenai cara penghitungan BPHTB dalam peristiwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak baru di luar pelepasan hak yang di atasnya terdapat bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam hak wajib pajak menghitung BPHTB terutang berdasarkan atas NJOP tanah tanpa NJOP bangunan (dalam SSB), KP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.531/1999
Sehubungan dengan surat dari Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : 786/F000//98-S4 tanggal 29 Juni 1998, yang sudah ditanggapi oleh Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dengan Nomor S-1684/PJ.532/1998 tanggal 29 Juli 1998 (terlampir), dengan ini ditegaskan kembali sebagai berikut : Jasa angkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak termasuk jenis […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.91/1999
Sehubungan dengan perkembangan sistem komputerisasi Direktorat Jenderal Pajak, dan memperhatikan situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini yakni terjadinya peristiwa yang tidak terduga yang dapat menimpa gedung kantor Direktorat Jenderal Pajak di daerah-daerah (misalnya kebakaran), maka perlu dilakukan kegiatan back up data komputer dalam rangka mengamankan data komputer tersebut agar terhindar dari kerusakan, seperti terbakar, terkena […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.43/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-13/PJ/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Penggunaan Media Elektronik Sebagai Pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Media Elektronik dalam hal ini adalah sarana penyimpanan data yang dapat […]