Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.1011/1999
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Kuwait dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Kuwait telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 152 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 145 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 P3B tersebut berlaku […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.1011/1999
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Yordania, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Yordania telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 151 Tahun 1998(Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 P3B tersebut berlaku pada tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.1013/1999
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Mauritius pada tanggal 20 Februari 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Mauritius telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1998) tanggal 12 Januari 1998. Pada tanggal 20 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 2/PJ.7/1999
Dalam rangka penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999, Kantor Pusat DJP memerlukan data mengenai petugas Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Petugas Pemeriksa Pajak yang dimaksud adalah para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Pajak pada Seksi PPh Perseorangan, Seksi PPh Badan, Seksi Pemotongan dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.44/1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak perihal tersebut diatas yang dimuat dalam Himpunan Surat dan Surat Edaran tentang Pajak Penghasilan Tahun 1992 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (KP.PPh 9.4), dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Pada kalimat terakhir butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang dimuat dalam Himpunan Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1999
Menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Penerbitan SK Kakanwil tentang NJOP dan Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tanggal 20 November 1998 perihal Jadwal Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB, bersama ini disampaikan kembali bahwa pelaksanaan uji petik NJOP merupakan salah satu sarana pengujian kewajaran NJOP yang akan ditetapkan dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.42/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ/1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang pengakuan penghasilan atas pembebasan utang bagi Wajib Pajak tertentu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan program Pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.1013/1999
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Afrika Selatan pada tanggal 23 Nopember 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Afrika Selatan telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 141 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.1013/1999
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Protokol yang mengubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Kanada pada tanggal 31 Desember 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Protokol yang mengubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Kanada telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Piagam Pengesahan oleh Departemen Luar Negeri Tanggal 29 Desember 1998. Pada tanggal 31 Desember […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.43/1999
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-23/MEN/1999 tanggal 17 Februari 1999 tentang Penetapan Upah Minimum Regional pada 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional pada 19 (sembilan belas) Propinsi di Indonesia serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.24/1999
Sehubungan dengan banyaknya terjadi penyalahgunaan Surat Setoran Pajak (SSP) pada akhir-akhir ini, dengan ini diberikan beberapa penegasan kembali tentang pengadministrasian SSP tersebut sebagai berikut : Memberikan penjelasan kepada para Wajib Pajak/Pemotong/Pemungut pajak (Wajib Pajak) agar menyetor pajak langsung ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro tanpa melalui perantara/pihak ketiga; dan dalam penyetoran pajak tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.42/1998
Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.04/1998 tanggal 18 Februari 1998 tentang perlakuan perpajakan terhadap BHP Jastel, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam surat Menteri Keuangan nomor S-581/MK.04/1995 tanggal 29 September 1995 mengenai BHP Jastel (foto copy terlampir) ditegaskan bahwa sejak tahun pajak 1995 BHP Jastel bukan merupakan biaya yang boleh […]