Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.43/1998
Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Penyimpanan Container dan Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal. Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.41/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Tata Cara Pembuatan Catatan bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ.7/1991 tentang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.43/1998
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998, tentang batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.51/1998
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 92164/A.A4/KU/98 tanggal 1 Desember 1998 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/227/1998 tanggal 29 Juli 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.52/1998
Sehubungan dengan telah berlakunya Perjanjian Kerjasama untuk wilayah A di Celah Timor sejak tanggal 9 Februari 1991 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 7 Januari 1991, maka untuk kelancaran pengenaan PPN dan atau PPn BM di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor dengan ini diberikan penegasan tentang perlakuan PPN dan atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.42/1998
Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-208/PJ/1998 tanggal 6 Juni 1998 tentang perubahan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ/1998. Dengan berlakunya keputusan ini maka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.24/1998
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.33/1998 tanggal 23 April 1998 tentang Pengenaan Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban PPh Final, maka tabel nomor kode nota dan kode ketetapan per jenis pajak sesuai Surat Edaran Nomor : SE-03/PJ.24/1998 tanggal 16 Februari 1996 perlu disesuaikan seperti tabel terlampir. Sejak tertanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.43/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 463/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 280/PJ./1998
Sehubungan dengan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan nama dan jabatan Direktur Jenderal Pajak, baik yang mengaku sebagai famili, teman dekat, maupun yang mengaku bertindak atas permintaan/persetujuan dari A. Anshari Ritonga sebagai Direktur Jenderal Pajak ataupun atas suruhan/permintaan ibu Dirjen Pajak untuk mendatangi/menelpon atau mengirim surat guna mendapatkan fasilitas atau permintaan sesuatu, maka dengan ini ditegaskan bahwa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.24/1998
Menunjuk Surat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-08/PJ.24/1998 tanggal 24 Juni 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh dan Surat-surat Dinas; SE-30/PJ.41/1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh Tahun 1998; S-344/PJ.1/1998 tanggal 30 Nopember 1998 kepada Direktur Operasi Perusahaan Umum Pos dan Giro tentang Pemberitahuan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama pengiriman […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 53/PJ.6/1998
Sehubungan masih ditemui masih adanya tanggapan/tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan penilaian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) ternyata belum memenuhi kriteria penyelesaian tindak lanjut sesuai rekomendasi APF, maka dengan ini diharapkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan hendaknya pejabat/petugas yang bertanggung jawab selalu mengadakan komunikasi dengan pihak pemeriksa, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.52/1998
Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-572/MK.04/1998 tanggal 9 November 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa alat haemodialisis tidak dapat dikategorikan sebagai BKP yang bersifat strategis untuk pembangunan nasional. Demikian untuk mendapat perhatian. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd A. ANSHARI RITONGA