Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 52/PJ.6/1998
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-43/PJ.6/1998 tanggal 6 November 1998 perihal Program Baru Tentang Pencetakan Massal Tahun 1999 dan sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB, maka untuk pelaksanaan pencetakan SPPT PBB tahun 1999 secara massal perlu diedarkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.6/1998
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/1998 tanggal 28 Agustus 1998, dengan ini disampaikan bahwa mengingat terjadinya kekeliruan jumlah realisasi penerimaan PBB per sektor secara nasional, serta adanya usulan ralat dari Kanwil XV DJP, maka Realisasi Penerimaan PBB Tahun 1997/1998 per sektor adalah sebagai berikut : (ribuan rupiah) No. Sektor Rencana 1997/1998 Realisasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 164/PJ.1/UP.90/1998
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-106/PJ.1/UP.90/1998 tanggal 2 September 1998 perihal kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Sesuai Surat Edaran tersebut tembusan Surat/Daftar Pengiriman LP2P tahun 1998 ke Biro Umum Departemen Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Kewajiban LP2P tahun 1998 harus […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.6/1998
Dalam rangka pelaksanaan penilaian individual untuk obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi terutama yang keberadaannya khusus, bersama ini disampaikan Petunjuk Penilaian Lapangan Golf untuk tahun 1999 yang merupakan penyempurnaan dari : 1. SE-36/PJ.6/1994 tanggal 20 Juni 1994 tentang Petunjuk Penilaian lapangan Golf 2. SE-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Ketetapan PBB Lapangan Golf Tahun 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.42/1998
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai persyaratan Penghapusan Piutang Tak Tertagih sebagaimana ditegaskan dalam butir 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.42/1998 tanggal 30 Maret 1998 mengenai kewajiban mengumumkan daftar nama debitur yang telah dihapuskan dalam suatu penerbitan, dipandang perlu untuk diberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan suatu penerbitan adalah : Penerbitan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.6/1998
Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 dan prediksi rencana penerimaan tahun 1999/2000 khususnya untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Diminta agar Saudara mengirimkan data tunggakan PBB sektor perhutanan, perkebunan dan Pertambangan (Non Migas) per wajib pajak (WP) dari tahun 1987 sampai dengan 1997 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.95/1998
Sehubungan dengan adanya kesalahan pada SE-04/PJ.95/1998 tanggal 17 Juni 1998 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut : Menurut SE-04/PJ.95/1998 tanggal 17 Juni 1998 : Penyaluran SSP Lembar ke-2 PPh Pasal 22 Impor ke Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh Seharusnya : Penyaluran SSP Lembar ke-2 PPh Pasal 22 Impor ke […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.13/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor : SE-08/PJ.13/1998 tanggal 1 April 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan DIK 1998/1999 serta Pengelolaan Keuangan Negara lainnya, dengan ini diberikan penegasan mengenai biaya pemeriksaan oleh Kanwil, KPP dan Karikpa sebagai berikut : Biaya pemeriksaan dalam kota (MAK 5250 pos pengeluaran 06006) adalah sebesar Rp. 20.000,00 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.6/1998
Sehubungan akhir-akhir ini banyak permintaan dari sebagian anggota masyarakat untuk menerbitkan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB. 41), maka perlu disampaikan penegasan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB. 41) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 perihal : Penegasan Larangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.7/1998
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin baik untuk kelompok A atau BA maupun untuk kelompok B atau AB (selanjutnya disebut Daftar Nominatif) sebagaimana dimaksud pada butir 3.a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.7/1998 tanggal 28 Agustus 1998, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.42/1998
Dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-211/PJ/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Buku Petunjuk Pengisiannya, maka terhitung sejak Tahun Pajak 1998 atas penghasilan Wajib Pajak yang telah dikenakan PPh yang bersifat final wajib dilaporkan dalam Formulir 1771-VI. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mencabut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.43/1998
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan tertentu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan […]