Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.7/1998
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-134/PJ/1998 tanggal 1 Juli 1998 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara juncto Surat Direktur Pemeriksaan Pajak Nomor S-1192/PJ.701/1998 tanggal 3 Agustus 1998 hal Inventarisasi Wajib Pajak tertentu yang diinformasikan terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dengan ini diberikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Satuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.6/1998
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.6/1998 tanggal 14 Mei 1998 dan berdasarkan tanggapan dari seluruh Kanwil DJP, laporan penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1998 yang dihimpun oleh Direktorat PBB adalah sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998 Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.42/1998
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.4/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 perlu diubah sebagai berikut : 1) Ketentuan butir 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “1. Sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Keterangan Bebas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1998
Sebagai upaya penertiban penyampaian usulan penetapan angka kredit oleh masing-masing pejabat fungsional Penilai PBB, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Angka kredit bagi pejabat fungsional Penilai PBB ditetapkan Nihil jika usulan tidak sesuai dengan angka IV butir 3 huruf a sampai dengan c Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.4/1998
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 549/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut : Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.42/1998
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak khususnya mengenai penghasilan tidak teratur atas keuntungan dari selisih kurs dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan butir 1 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditetapkan bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.74/1998
Berdasarkan pengkajian atas Laporan Hasil Pemeriksaan menunjukkan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Notaris/PPAT pada umumnya pemeriksa hanya melakukan penghitungan pajak berdasarkan pembukuan/pencatatan/dokumen yang semata-mata diberikan oleh Notaris/PPAT. Dengan cara demikian hasil yang diperoleh dari pemeriksaan atas obyek pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh pemotongan/pemungutan masih belum optimal. Perlu diketahui […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.21/1998
Laporan hasil penelusuran SSP BPP baik final maupun biasa yang diterima dari beberapa KPP menunjukkan bahwa sebagian besar SSP tersebut merupakan SSP PPN, padahal berdasarkan pengertian dalam Pedoman Induk TUPRP 1994, SSP BPP adalah SSP yang tidak jelas jenis pajaknya. Adanya SSP yang tidak jelas identitasnya pada KPP dapat disebabkan oleh wajib pajak dimaksud tidak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 257/PJ.1/1998
Dengan ini diberitahukan bahwa saat ini sedang dilaksanakan uji coba sarana integrasi jaringan telepon VSAT ke jaringan sentral telepon PABX Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu bersama ini dilampirkan daftar pengguna peserta nomor telepon Kantor/Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah terpasang perangkat VSAT. Khusus untuk KPP yang dapat memanfaatkan telepon VSAT, akan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1998
Sehubungan dengan adanya beberapa permohonan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Penilai PBB, maka dengan ini ditegaskan bahwa : Pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Penilai PBB dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa alasan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut : (1) Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan; (2) Ditugaskan diluar jabatan Penilai PBB; (3) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.51/1998
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 77111/A.A4/KU/98 tanggal 24 Agustus 1998 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/126A/1998 tanggal 29 Juli 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.52/1998
Berhubung banyaknya surat-surat yang kami terima baik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak maupun dari Pimpinan Rumah Sakit mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggantian biaya obat di Rumah Sakit sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.52/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]