Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.3/1998
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Perlakuan Perpajakan dan Pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.6/1998
Sehubungan dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 perihal petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, dengan ini disampaikan bahwa terdapat kesalahan cetak pada halaman 11 angka 1.5.3 Zona Nilai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.52/1998
Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/KMK.04/1998 Tentang Pemberian Pembebasan PPN dan PPn BM Atas Bahan-bahan Publikasi APEC Kepada Direktur Jenderal HELN Departemen Luar Negeri. Demikian untuk mendapat perhatian. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ttd. MACHFUD SIDIK
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.6/1998
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seluruh karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan harus memperhatikan kebutuhan Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam era reformasi, kinerja seluruh kantor Pemerintah termasuk pula Direktorat Jenderal Pajak sangat disorot oleh masyarakat. Petugas pelayanan sering dianggap mempersulit wajib pajak saat mengurus objek pajak yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.43/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997, dengan ini diberi penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.51/1997
Sehubungan dengan surat Pimpinan Bagian Proyek Pembinaan Pendidikan Keagamaan Luar Sekolah, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI Nomor 50/PPKLS-MD/VI-4/97 tanggal 10 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara surat rekomendasi mengenai buku-buku terbitan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama dari Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/276/1997 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.51/1997
Sehubungan dengan masih terdapatnya perbedaan penafsiran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan komoditi kopra, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 jo. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.51/1997
Sehubungan dengan Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar (PPBBASD) Inpres 6/84(97-98) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 2060/A.A4/KU/97 tanggal 28 Oktober 1997. Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1998
Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran PBB dalam mata uang selain Rupiah bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha badan lain, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pembayaran PBB terutang oleh Wajib Pajak harus dilakukan dalam mata uang Rupiah. Ketetapan PBB bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.42/1998
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan (terlampir), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri yang telah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1998
Sehubungan dengan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, maka dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi/pemantauan Tindak Lanjut (TL) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP diminta kepada Saudara agar menyampaikan tembusan hasil Tindak Lanjut atas temuan BPKP dimaksud kepada Direktur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.44/1997
Dalam rangka mempercepat pelayanan penerbitan Surat Keterangan Fiskal, dengan ini Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal diatur kembali sebagai berikut : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau melalui BAPEPAM. Dalam hal permohonan tersebut disampaikan melalui BAPEPAM maka BAPEPAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor […]