Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.33/1998
Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, atas permohonan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan di lapangan, dengan ini diberikan penggarisan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.53/1998
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian serta Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 191/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 Tentang Pencabutan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1998
Berdasarkan informasi dari beberapa KPP ternyata masih banyak Wajib Pajak yang mempergunakan SSP Final bentuk KP.PDIP.5.2-95. Oleh karena itu maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.24/1998 tanggal 9 April 1998 perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut : 1. Butir I. KPP dengan Aplikasi SIP angka 3.b – Setelah contoh editing atas SSP Final (KP.PDIP.5.2-96) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.9/1998
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-107/PJ1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak. Dengan keputusan tersebut Surat Setoran Pajak (SSP) baru (KP.PDIP 5.1-98) menggantikan SSP lama (KP.PDIP.5.1-95 dan KP.PDIP.5.2-96). Penggantian ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, pemenuhan kebutuhan informasi, dan modernisasi administrasi pembayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.51/1998
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 46010/A.A4/KU/98 tanggal 6 April 1998 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/36/1998 tanggal 2 Maret 1998. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.42/1998
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.01/1998 tanggal 14 April 1998 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.01/1998 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk jenis usaha […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.9/1998
Agar dapat diketahui dengan pasti penerimaan dari sektor-sektor penghasilan yang tata cara pemungutan pajaknya dapat dilakukan dengan disetor sendiri dengan menggunakan SSP Final dan/atau dipungut oleh Wajib Pungut dan disetorkan dengan menggunakan SSP Umum, untuk itu perlu diatur tata cara penyetorannya sebagai berikut : Baik Wajib Pajak yang melakukan penyetoran sendiri dengan SSP Final maupun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.5/1997
Bersama ini disampaikan rekaman dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Keterangan dan Dokumen […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.6/1997
Sehubungan dengan banyaknya permohonan pegawai negeri sipil menjadi pejabat fungsional Penilai PBB pada akhir-akhir ini, dengan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengajukan diri menjadi pejabat fungsional Penilai PBB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : minimum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Il/b); mempunyai latar belakang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.7/1997
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.7/1997tanggal 1 Agustus 1997 (Seri Pemeriksaan 02-97), dengan ini perlu ditegaskan hal-hal berikut : 1. Pemeriksaan Tahun Berjalan 1.1 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tahun berjalan 1997 diterbitkan apabila Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tahun pajak 1996 untuk jenis Pemeriksaan Keterkaitan dan Pemeriksaan Khusus belum diterbitkan atau sudah diterbitkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.43/1997
Dengan semakin meningkatkannya kegiatan Jasa Sertifikasi di Indonesia perlu ditegaskan bahwa Jasa Sertifikasi pada hakekatnya termasuk dalam Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-128/PJ/1997 tanggal 22 Juli 1997, karena untuk sampai pada tahap pemberian sertifikat (Jasa Sertifikasi) diperlukan beberapa tahapan seperti penelitian, analisis dan pengujian yang pada dasarnya merupakan proses […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/1998
Sehubungan dengan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Kereta Api Nomor KU.305/IV/1/KA-98 tanggal 2 April 1998 perihal Pengenaan PBB Perum Kereta Api Tahun 1998, dan dengan memperhatikan surat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991 perihal Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.04/1994 […]