Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1997
Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 256/PP-PPN/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat rekomendasi mengenai buku-buku terbitan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen agama dari Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03/1/136/588/1997 tanggal 9 Juli 1997. Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.51/1997
Sehubungan dengan masih banyaknya Pabrikan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut hasil pengamatan belum/tidak sepenuhnya melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) atas penyerahan tape recorder dan/atau compact disc, maka dalam rangka penggalian potensi PPn BM, dengan ini diberikan penegasan sbb: Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 291/KMK.04/1985 sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.24/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.43/1997
Dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja Kantor Pelayanan Pajak maka dirasa perlu untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, terutama yang menyangkut Lampiran SPT Tahunan PPh pasal 21 (Formulir 1721 A-1) sebagai berikut : Untuk Lampiran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.75/1997
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tanggal 23 Mei 1997, maka formulir-formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak, perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-115/PJ/1997 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.42/1997
Sehubungan dengan perkembangan dunia perasuransian serta adanya bermacam-macam produk asuransi, maka perlu diatur perlakuan Pajak Penghasilan terhadap produk asuransi sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.33/1998
Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, atas permohonan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan di lapangan, dengan ini diberikan penggarisan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.53/1998
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian serta Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 191/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 Tentang Pencabutan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1998
Berdasarkan informasi dari beberapa KPP ternyata masih banyak Wajib Pajak yang mempergunakan SSP Final bentuk KP.PDIP.5.2-95. Oleh karena itu maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.24/1998 tanggal 9 April 1998 perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut : 1. Butir I. KPP dengan Aplikasi SIP angka 3.b – Setelah contoh editing atas SSP Final (KP.PDIP.5.2-96) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.9/1998
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-107/PJ1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak. Dengan keputusan tersebut Surat Setoran Pajak (SSP) baru (KP.PDIP 5.1-98) menggantikan SSP lama (KP.PDIP.5.1-95 dan KP.PDIP.5.2-96). Penggantian ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, pemenuhan kebutuhan informasi, dan modernisasi administrasi pembayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.31/1998
Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak dengan ini disampaikan untuk menindaklanjuti butir 4 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996tanggal 15 Juli 1996 (foto copy terlampir) sebagai berikut : Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah yang memenuhi syarat menjadi Subjek Pajak agar segera diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tata cara pemberian NPWP sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.34/1998
Sebagaimana diketahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), maka sebagian besar gugatan perkara sengketa pajak yang semula diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berubah menjadi kompetensi BPSP, namun demikian sampai saat ini masih […]