Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.53/1997
Dalam rangka meningkatkan pengawasan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui penjualan Benda Meterai oleh Kantor-Kantor Cabang BRI beserta unit-unit penjualan Benda Meterai, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor: PER-81/PJ1997 dan Nomor: B.222-DIR/MPP/05/97 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.43/1997
Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/PJ/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1995, bersama ini disampaikan kepada Saudara : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/1997
Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP serta penilaian individu dengan sumber dana Biaya Operasional (BO) PBB tahun anggaran 1997/1998 dalam rangka perbaikan administrasi, peningkatan pokok ketetapan, peningkatan penerimaan PBB, serta memperhatikan realisasi penerimaan PBB sampai dengan akhir Triwulan I tahun 1997/1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penentuan besarnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.24/1997
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang butir 7 Lampiran IV-2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.91/1997 tanggal 20 Februari 1997, dengan ini disampaikan ralat atas butir 7 Lampiran IV-2 Surat Edaran dimaksud sebagai berikut : Tertulis : 7. PERMOHONAN ATAS LEBIH BAYAR (0-13) = Diisi oleh Editor dengan memperhatikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.34/1998
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 606/KMK.04/1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, ditentukan bahwa pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 25 dan Setoran Masa PPN/PPn BM […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1998
Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1997/1998 sampai dengan bulan Maret 1998 yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB tahun 1997/1998 sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1997/1998 Realisasi penerimaan PBB yang dicapai sampai bulan Maret 1998 untuk semua sektor sebesar Rp. 2.643.010.461 ribu atau 105.51% dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/1998
Sehubungan dengan pengembangan sistem penunjang aplikasi SISMIOP, permintaan pengadaan perangkat keras dan penyampaian backup data oleh KPPBB, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Pengembangan sistem penunjang aplikasi SISMIOP oleh masing-masing KPPBB, dengan bekerja sama dengan pihak konsultan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, merupakan suatu langkah yang baik dan perlu dikembangkan secara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1997
Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 256/PP-PPN/VII/97 tanggal 16 Juli 1997 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat rekomendasi mengenai buku-buku terbitan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen agama dari Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03/1/136/588/1997 tanggal 9 Juli 1997. Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku yang judulnya tercantum dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.51/1997
Sehubungan dengan masih banyaknya Pabrikan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut hasil pengamatan belum/tidak sepenuhnya melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) atas penyerahan tape recorder dan/atau compact disc, maka dalam rangka penggalian potensi PPn BM, dengan ini diberikan penegasan sbb: Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 291/KMK.04/1985 sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.24/1997
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.43/1997
Dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja Kantor Pelayanan Pajak maka dirasa perlu untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, terutama yang menyangkut Lampiran SPT Tahunan PPh pasal 21 (Formulir 1721 A-1) sebagai berikut : Untuk Lampiran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.75/1997
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tanggal 23 Mei 1997, maka formulir-formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak, perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-115/PJ/1997 […]