Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/1997
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan komputer, pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan efisiensi kerja dengan peniadaan pengulangan pekerjaan administrasi perpajakan antara sistem komputer dan sistem manual yang antara lain diselenggarakan terhadap Buku Tabelaris, Buku Register Pengawasan SPT Tahunan, kartu-kartu, dengan ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menggunakan Sistem Informasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1997
Sehubungan dengan akan diadakannya uji coba atas LPP dan SSP bentuk baru sebelum diberlakukan pada tiap-tiap KPP, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.24/1997 tanggal 7 Februari 1997 agar ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengaturan kode MAP dan kode Setoran pajak supaya menggunakan kembali Keputusan Dirjen pajak Nomor : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/1998
Bersama ini disampaikan penegasan kembali bahwa bagi objek PBB berupa tanah dan bangunan yang berada dalam kesatuan areal sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, antara penetapan dan pembayaran/penerimaan PBB-nya merupakan satu kesatuan. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1995 tanggal 12 Juli 1995 dan Nomor : SE-66/PJ.6/1995 tanggal 29 November 1995 perlu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.7/1998
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya atau pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pada khususnya, maka untuk menghindari timbulnya keragu-raguan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pemeriksaan terhadap keabsahan SSP Lembar ke-3. Pemeriksaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/1998
Sehubungan dengan pelaksanaan BPHTB semakin dekat terhitung tanggal 1 Juli 1998, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Saudara secepatnya menunjuk dan menugaskan petugas pada seksi yang terkait dalam pelaksanaan BPHTB yaitu di Seksi Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan, serta Seksi Keberatan dan Pengurangan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 158/PJ.1/1998
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 2 Februari 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan dengan beberapa aturan pelaksanaannya, bersama ini disampaikan Surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-693/SJ.6/1998 tanggal 4 Juni […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.41/1998
Dalam rangka mencegah terjadinya penyelesaian SPT Tahunan PPh Lebih Bayar yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17-B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, maka dipandang perlu ditegaskan kembali mengenai penyelesaian SPT Tahunan PPh Lebih Bayar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.52/1998
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.8/1998
Sehubungan dengan masih seringnya terjadi penyalahgunaan nama Direktorat Jenderal Pajak termasuk Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perpajakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah seluruh Indonesia yaitu dengan cara menjual buku-buku perpajakan dan/atau undangan mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan perpajakan dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau mengaku bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.51/1997
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kemiri kupas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 jo. Pasal 4 angka 2 Peraturan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.53/1997
Dalam rangka meningkatkan pengawasan penjualan Benda Meterai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui penjualan Benda Meterai oleh Kantor-Kantor Cabang BRI beserta unit-unit penjualan Benda Meterai, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor: PER-81/PJ1997 dan Nomor: B.222-DIR/MPP/05/97 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.43/1997
Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/PJ/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1995, bersama ini disampaikan kepada Saudara : […]