Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.53/1997
Sehubungan dengan telah dilakukan kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan BKKBN dan PT. BNI (persero), serta kerjasama antara PT. BNI (persero) dengan PT. PI (persero), untuk memasarkan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (KUKESRA) dengan sasaran kelompok Pra Sejahtera dan Sejahtera I non IDT, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan surat Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/1997
Sehubungan dengan surat edaran kami No. SE-41/PJ.6/1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan serta mengingat banyaknya pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan PBB di daerah tentang tata cara penghapusan piutang PBB, maka bersama ini disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut : Piutang PBB yang diusulkan untuk dihapuskan dalam tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.9/1997
Berdasarkan butir ketiga Instruksi Menteri Keuangan RI No.1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 ditentukan bahwa Informasi Perpajakan yang diminta Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu sudah harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Dari catatan kami ternyata bahwa Data Perpajakan Wajib Pajak Perusahaan Eksportir Tertentu yang diminta Pusat PDIP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.54/1998
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan atas pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.54/1997 tanggal 9 Desember 1997 tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0 % (nol persen) yang dipercepat atas ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dan ketentuan-ketentuan mengenai proses restitusinya, dengan ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.75/1998
Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan-laporan pencairan tunggakan yang dilakukan oleh para Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi standard yang ditentukan. Dalam rangka membantu mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 1998/1999 yang diperkirakan akan banyak mengalami kesulitan di lapangan sehubungan dengan keadaan ekonomi yang kurang menggembirakan, maka diperlukan peningkatan kegiatan penagihan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1998
Dalam rangka penentuan ketetapan PBB atas lapangan golf tahun 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penentuan NJOP bumi dibedakan menjadi : Tanah yang sudah dikembangkan (i) Tanah Lapangan Golf Penentuan NJOP didasarkan atas harga dasar tanah ditambah biaya investasi lapangan golf. Harga dasar tanah adalah harga tanah sekitarnya setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan prinsip […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/1998
Sebagaimana diketahui bahwa pengiriman surat-surat dinas tertentu dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat dengan perlakuan khusus berdasarkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 46/PJ.1/1993 —————————— 40200/DIROPPOS/1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang pengiriman Surat dengan perlakuan khusus yang akan berakhir tanggal 8 Desember 1998. Mengingat adanya beberapa kendala dan peluang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.51/1998
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/1998
Sehubungan dengan ketentuan mengenai wewenang penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebagai dimaksud pada butir 1.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98), maka untuk menjaga kelancaran, ketertiban dan keseragaman dalam penerbitan, pembuatan dan pengiriman LP2/DKHP dipandang perlu adanya suatu ketentuan mengenai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.311/1998
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ.4/1996 tanggal 31 Desember 1996, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tanggal 20 Desember 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996, tentang Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan, dengan ini diberikan penegasan tentang penghitungan Pajak Penghasilan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/1997
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan komputer, pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan efisiensi kerja dengan peniadaan pengulangan pekerjaan administrasi perpajakan antara sistem komputer dan sistem manual yang antara lain diselenggarakan terhadap Buku Tabelaris, Buku Register Pengawasan SPT Tahunan, kartu-kartu, dengan ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menggunakan Sistem Informasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1997
Sehubungan dengan akan diadakannya uji coba atas LPP dan SSP bentuk baru sebelum diberlakukan pada tiap-tiap KPP, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-03/PJ.24/1997 tanggal 7 Februari 1997 agar ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengaturan kode MAP dan kode Setoran pajak supaya menggunakan kembali Keputusan Dirjen pajak Nomor : […]