Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.1011/1998
Sehubungan telah berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Ceko, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : P3B RI-Ceko telah ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 1994 di Jakarta dan Nota Pemberitahuan telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Ceko pada tanggal 26 Januari 1996. Sesuai dengan Pasal 28 pada P3B RI-Ceko disebutkan bahwa tanggal terakhir Nota Pemberitahuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.311/1998
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pialang asuransi, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyerahkan jasa kepada Perusahaan Asuransi maupun tertanggung sehingga terjadi penutupan asuransi antara Perusahaan Asuransi dengan tertanggung. Imbalan yang diperolehnya berupa komisi pada umumnya ditetapkan dengan prosentase tertentu dari jumlah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.95/1998
Sehubungan dengan adanya perkembangan pemungutan PPh yang perekamannya telah dapat ditampung dalam LPP yang baru (khusus untuk KPP yang sudah SIP), maka perlu diatur di dalam penyaluran SSP lembar ke-2 ke Seksi yang menatausahakannya sebagai berikut : Bagi PPh yang pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh Pemungut dan SSP atas nama Pemungut, maka SSP PPh tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.3/1998
Sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengenai perlakuan perpajakan terhadap kegiatan Perusahaan Periklanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kegiatan Perusahaan Periklanan dapat terdiri dari : 1.1. Pembuatan materi iklan; 1.2. Pemasangan iklan di media; 1.3. Konsultasi. 1.1. Pembuatan materi iklan Pembuatan materi iklan dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.6/1998
Dalam rangka mengoptimalkan pengenaan PBB atas areal PT. (Persero) Pelabuhan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.06/1995 tanggal 10 Februari 1995, perihal pada pokok surat dengan penjelasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.6/1998
Sehubungan dengan Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang dilaksanakan selama ini, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan LHP/SHP Itjen Departemen Keuangan atas pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh KPPBB, dari sekian banyak Temuan Pemeriksaan diantaranya yang paling menonjol adalah : Temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan Kewajiban […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/1998
Sehubungan dengan perkembangan situasi moneter dan ekonomi yang kurang menggembirakan saat ini, maka pelaksanaan pemungutan PBB diperkirakan akan menemui hambatan. Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 yang makin meningkat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk membantu kesulitan Pemerintah Daerah dalam likuiditas keuangannya sekaligus ikut serta menjaga dan mengamankan kegiatan pembangunan, salah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1998
Sehubungan dengan terbitnya Surat edaran Dirjen Pajak Nomor. SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 perihal Pengenaan PBB atas Areal PT. (Persero) Pelabuhan, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pada halaman 2 Surat Edaran tersebut di atas, tertulis “SE-07/PJ.6/1995 tanggal 10 Februari 1996”, seharusnya tahun 1995. Dengan pembetulan ini maka kalimat pada halaman dua SE-13/PJ.6/1998 tanggal 15 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.6/1998
Berkenaan dengan adanya penambahan ruas tol baru, dipandang perlu untuk meninjau kembali klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-18/PJ.6/1997 tanggal 11 Agustus 1997 dan SE Dirjen Pajak Nomor. SE-26/PJ.6/1997 tanggal 23 September 1997. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan petunjuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.51/1997
Seperti diketahui bahwa pemberian fasilitas penangguhan PPN/PPn BM telah ditiadakan, oleh karena itu pembuatan dan pengiriman Laporan Bulanan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM tidak diperlukan lagi. Demikian untuk mendapat perhatian. DIREKTUR JENDERAL ttd. FUAD BAWAZIER
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.9/1997
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor: KEP-42/MPP/KEP/2/1997 tanggal 13 Februari 1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa : Sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tersebut di atas komoditi ekspor yang mendapatkan perlakuan khusus sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu diperluas sehingga menjadi 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.4/1997
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan […]