Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1998
Dalam rangka aplikasi SISMIOP PBB untuk semua sektor, maka saat ini sedang dikembangkan pengolahan data PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang dilakukan dengan media komputer. Untuk memenuhi karateristik program komputer dengan basis ORACLE, maka Nomor Objek Pajak (NOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.6/1992 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1998
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.6/1998 tanggal 30 Maret 1998 perihal Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan (copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan kepada masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.42/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Piutang Tak Tertagih Yang Dapat Dihapuskan adalah piutang usaha dari wajib pajak sesuai dengan kegiatan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.42/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 117/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 637/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 474/KMK.04/1995 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.7/1998
Dalam rangka perlakuan yang sama di bidang perpajakan dan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan, pada prinsipnya tidak akan dilakukan pemeriksaan lagi untuk satu tahun pajak yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut perlu diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.7/1998
Dalam rangka membantu pengamanan penerimaan pajak tahun anggaran 1998/1999, terlebih lagi dengan adanya krisis moneter, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 ditentukan sebagai berikut : Kebijaksanaan Pemeriksaan Umum 1.1 Pemeriksaan tetap dititikberatkan pada jenis pemeriksaan : Pemeriksaan Rutin yang berkaitan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.51/1998
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Teknis Perpajakannya dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KMK.017/1997 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Hasil Produksi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/1997
Dengan Surat Edaran Nomor SE- 21/PJ.7/1996 tanggal 30 Desember 1996 telah ditegaskan tentang penagihan dan upaya pencegahan daluwarsa yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Mengingat dalam pemungutan PPN dan PPn BM penghitungannya didasarkan pada Masa Pajak, maka dalam pelaksanaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/1997
Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1997/1998 dengan penjelasan sebagai berikut : Dengan memperhatikan hasil rapat yang telah disepakati antara Kantor Pusat DJP c.q. Direktorat PBB dengan para Kepala Bidang PBB di Bandung tanggal 5-6 Desember 1996, maka ditetapkan rincian rencana penerimaan PBB tahun 1997/1998 per Sektor per Kantor Wilayah DJP. Kepala Kantor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.4/1997
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 147/KMK.04/1995 tanggal 3 April 1995, atas penjualan semen dan/atau baja di dalam negeri oleh badan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.24/1996
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan khususnya Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan (Seri Pph Umum No.36) angka 5, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.24/1998
Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang penyempurnaan bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP). Perlu ditegaskan bahwa LPP dimaksud terdiri dari 2 bagian, yaitu : Bagian I, Laporan Penerimaan per jenis pajak dan bagian II, laporan penerimaan pajak sektoral. Dengan diberlakukannya Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor […]