Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1998
Berkenaan dengan masih adanya pertanyaan sebagaimana perihal pada pokok surat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : Landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang menjadi objek Pajak Bumi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.42/1998
Seperti diketahui dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 185/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998 dengan aturan pelaksanaannya berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.42/1998 tanggal 19 Maret 1998, atas Pembelian Valuta Asing oleh Orang Pribadi, Badan, atau BUT di Indonesia dikenakan PPh Pasal 25 sebesar 5% (lima persen). Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, bersama ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/1998
Sehubungan dengan surat Ketua Tim Pengendali Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP Tingkat Pusat Nomor : SR-1209/PJ.01/TG/1998 tanggal 2 Maret 1998, diharapkan Saudara segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat (tindasan Direktur PBB) sebagai berikut : Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dijadikan sasaran kegiatan pemeriksaan/konfirmasi dalam tahun 1998/1999 adalah objek pajak potensial sektor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/1996
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Tujuh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 40020/A/A4/KU/96 tanggal 13 Agustus 1996, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/207/588/1996 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.54/1996
Sehubungan dengan Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang pemberian pelayanan khusus yang lebih cepat di bidang kepabeanan dan perpajakan terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir tertentu, dengan ini kami ingatkan bahwa melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.9/1996 tanggal 14 Juni 1996, Saudara telah diminta untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.4/1996
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusannya Menteri Keuangan RI Nomor : 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri, untuk kelancaran pelaksanaan keputusan tersebut dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Ketentuan bagi Wajib Pajak Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.33/1996
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, untuk pelaksanaannya telah diterbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan, yaitu : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 392/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 635/KMK.04/1994, tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.51/1995
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 28013/A/A4/B/95 tanggal 5 Juni 1995, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/130/376/1995 tanggal 27 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.4/1995
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan ini diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis mulai Tahun pajak 1995 sebagai berikut : Umum Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.53/1995
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tanggal 21 April 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dengan ini diberikan penegasan serta petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut : Bentuk, ukuran, warna […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.54/1995
Untuk menghindarkan keragu-raguan dalam menerapkan ketentuan batas maksimum kelebihan Pajak Masukan setiap Masa Pajak yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.: KEP-01/PJ/1995 tanggal 4 Januari 1995 dan pengertian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, perlu disampaikan penegasan sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.42/1996
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara penegasan tentang perlakuan PPh terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang Club Membership, sebagai berikut : Semua pengusaha Club membership seperti Sport Center, Fitness Center, Health Center, dan resort yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan atau bentuk usaha lainnya serta usaha perseorangan, sesuai […]