Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.31/1996
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. ASTEK) diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK) dan ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993,yang meliputi program-program : Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Jaminan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.24/1995
Bersama ini disampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ.24/1994 tanggal 28 Desember 1994 mengenai Penambahan dan Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Pajak. Sehubungan dengan hal itu dengan ini disampaikan penjelasan dan instruksi sebagai berikut : Bentuk Formulir SSP ditambah satu (KP.PDIP. 5.2-95) yang khusus digunakan untuk menyetor PPh yang bersifat final berdasarkan Pasal 4 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.41/1994
Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 —————————————– Nomor : 290/c.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994 —————————————– 001/PKS/DPP/VII/94 Dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-13/PJ.41/1994 tanggal 12 Juli 1994 perihal tersebut pada pokok surat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keragu-raguan dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Penyelesaian SPT Tahunan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.10/1994
Sehubungan dengan telah disahkannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI-Finlandia oleh kedua negara, yaitu oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 1987 tanggal 11 Desember 1987 (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1987) dan dari Finlandia melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta yang memberitahukan bahwa pihaknya telah mensahkan Persetujuan tersebut pada tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.44/1994
Sehubungan pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal perihal tersebut di atas yang diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1994, dengan ini diberitahukan Tata Cara Pemberian Tax Clearance dimaksud : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Tax Clearance kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau melalui BAPEPAM.Dalam hal permohonan tersebut disampaikan melalui […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.54/1994
Sehubungan dengan masih dijumpainya ketidak seragaman tindakan Kantor Pelayanan Pajak dalam menangani dokumen ekspor yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai kelengkapan permohonan restitusi PPN dan PPn BM, dengan ini dimintakan perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut : Kelengkapan permohonan restitusi PPN/PPn BM berupa Dokumen ekspor sebagai bukti realisasi ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1994
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-52/PJ.6/1993 tanggal 10 September 1993 perihal Kebijaksanaan Pendataan dan Penilaian serta Komputerisasi PBB, untuk keseragaman penanganan program aplikasi SISMIOP dan memudahkan monitoring permasalahan yang timbul, bersama ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut: Segala permasalahan pemeliharaan perangkat keras (hardware) bila tidak dapat ditangani oleh Kantor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.10/1994
Sebagaimana telah diketahui bersama, Negara kita telah mengadakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan banyak negara. Dalam perjanjian tersebut umumnya terdapat ketentuan bahwa penghasilan-penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti akan dikenakan pajak oleh Negara tempat penerima hasil bertempat tinggal atau berkedudukan (Negara Domisili ). Namun demikian, negara tempat hasil-hasil itu berasal (Negara Sumber) dapat juga […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.5/1994
Sebagaimana diketahui, penyerahan tanah dan atau bangunan oleh Perusahaan Real Estate merupakan penyerahan yang terkena Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam prakteknya, para pembeli tanah dan bangunan telah diminta untuk membayar sejumlah uang dengan berbagai nama/sebutan seperti uang muka, down-payment, uang tanda jadi dan sebagainya, dimana tanah dan bangunannya sendiri belum diserahkan dan bahkan ada kalanya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.431/1994
Sehubungan dengan telah diberikannya persetujuan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada beberapa pemberi kerja untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara terpusat dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut : Bagi pemberi kerja yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pemusatan PPh Pasal 21, maka pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-63/PJ.6/1993 tanggal 17 November 1993 perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dengan telah dikonversikannya data PBB ke dalam aplikasi SISMIOP, maka mulai tahun pajak 1994 hanya terdapat satu macam program aplikasi komputer PBB yaitu aplikasi SISMIOP. Sehingga mulai tahun pajak 1994 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.42/1994
Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan secara Nasional dari BUMN/BUMS maupun Perseorangan khususnya dalam bulan Oktober sampai dengan November 1993 menunjukan kecenderungan penurunan. Sampai dengan minggu pertama bulan Desember 1993 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (semua jenis pajak) sebesar Rp 8.110,5 milyar yang berarti baru mencapai 54,6% dari rencana tahun 1993/1994 yang berjumlah Rp 14.848,5 milyar. Oleh karena […]