Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.4/1996
Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar perlakuan atas SPT Tahunan PPh Tahun 1995 yang disampaikan tanggal 1 April 1996 ke Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-13/PJ.4/1996 tanggal 2 April 1996, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.42/1996
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ini perlu diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Perlakuan Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.31/1996
Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan atas SE-11/PJ.3/1995 tanggal 6 Desember 1995 perihal tersebut di atas dan terdapat beberapa kesalahan ketik pada lampirannya, maka guna menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaan di lapangan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/ralat sebagai berikut : Penegasan butir 4 huruf b surat Edaran Nomor : SE-11/PJ.3/1995 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.42/1996
Sehubungan dengan adanya Wajib Pajak yang melakukan penyetoran bantuan dalam rangka Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), bersama ini disampaikan petunjuk penata usahaannya sebagai berikut : Apabila dalam penerimaan/editing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh ternyata terdapat setoran bantuan dalam rangka Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 yang tergabung dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.45/1996
Sebagaimana diketahui bahwa Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Keberatan yang diajukan Wajib Pajak pada umumnya membantah atas pos-pos koreksi baik yang tidak disetujui dalam Closing Conference maupun yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.51/1996
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 14369/A/KU/96 tanggal 4 April 1996, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/93/171/1996 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.52/1996
Menunjuk isi butir 4 Surat Edaran Nomor : SE-58/PJ.52/1995 tanggal 4 Desember 1995 yang merupakan penjelasan atas isi butir III Surat Edaran Nomor : SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995, dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : Faktor penyusutan berat emas batangan sebesar 3% sebagaimana dimaksud dalam butir III Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.53/1996
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 238/KMK.04/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Penunjukan Perusahaan Operator Telepon Selular sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Pesawat Telepon Selular, dengan ini diberikan penegasan serta petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut : Perusahaan operator telepon selular adalah perusahaan yang dalam operasinya melakukan kegiatan sebagai berikut : Menjual […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.4/1996
Dalam rangka memudahkan pengawasan terhadap pembuatan laporan Bidang PPh di tingkat KPP dan Kanwil, maka perlu diatur pejabat yang akan bertanggung jawab atas kewajiban untuk membuat laporan bidang PPh sebagai berikut : . JENIS LAPORAN PENANGGUNG JAWAB 1. KPL-KPP 4.1-96 Kasi PPh di KPP, sesuai dengan jenis pajaknya masing-masing 2. KPL-KPP 4.2-96 Kasi PPh di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1996
Bersama ini disampaikan fotokopi surat Bapak Menteri Keuangan RI kepada Bapak Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 perihal perpanjangan masa transisi pemberian fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM atas impor barang modal tertentu, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Hal-hal yang perlu Saudara perhatikan adalah bahwa perpanjangan masa transisi pemberian fasilitas penangguhan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.7/1996
Sebagaimana diketahui dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Februari 1996 perihal Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksa Rutin (Seri Pemeriksaan 01-96); SE-03/PJ.7/1996 tanggal 7 Maret 1996 perihal Pemeriksaan Khusus (Seri Pemeriksaan 02-96); dan SE-04/PJ.7/1996 tanggal 12 Maret 1996 perihal Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi (Seri Pemeriksaan 03-96) belum diatur mengenai masa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.4/1996
Sehubungan dengan batas akhir pelunasan PPh Pasal 29 berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 adalah selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, yang baru pertama kali diterapkan untuk tahun pajak 1995, dipandang perlu untuk memberikan kebijaksanaan sebagai berikut : Apabila Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun takwim […]