Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.53/1996
Dalam rangka mengamankan Rencana Penerimaan Bea Meterai untuk masa-masa mendatang diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Laporan hasil penjualan benda meterai dari Kantor Pos yang berada di wilayah Saudara agar dilengkapi/dilampiri daftar nota debet penyetoran ke Rekening Kas Negara. Laporan bulanan KPL.KPP.5.10 agar sudah mencerminkan angka-angka hasil penjualan yang telah disetorkan ke Kas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/1996
Sehubungan dengan surat Direktur Pajak Bumi dan Bangunan yang ditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan No. S-589/PJ.6/1996 tanggal 2 April 1996 perihal Permohonan Pembebasan PBB (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Terhadap areal Ex HPH yang SK HPH-nya dibatalkan/dicabut atau tidak diperpanjang lagi dan kemudian Departemen Kehutanan menugaskan PT. Inhutani untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 74/PJ.6/1994
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai pelaksanaan Pembetulan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.6/1993 tanggal 23 Februari 1993, dan mengingat pembetulan ketetapan PBB volumenya cukup besar dan banyak yang tidak merubah jumlah ketetapan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.42/1994
Terlampir dikirimkan surat jawaban nomor : S-217/PJ.42/1994 tanggal 01 Desember 1994 atas pertanyaan Sdr. Kepala KPP Go Publik perihal tersebut di atas untuk dipakai sebagai pedoman dalam menghitung Penghasilan kena Pajak dari Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha properti. Demikian untuk dilaksanakan. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd FUAD BAWAZIER
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.51/1994
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari ; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 64016/A/A4.B/94 tanggal 4 November 1994, dan Departemen Agama dengan surat Nomor. P.III/KU.03.1/229/893/94 tanggal 29 September […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.41/1994
Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (1) naskah perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan DPP Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 —————————————– Nomor : 890/C.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994 —————————————– 001/PKS/DPP/VII/94, bersama ini disampaikan bentuk laporan Penerimaan Pembayaran PPh Pasal 25 atas penyaluran produk Pertamina oleh Bank Persepsi dengan penjelasan sebagai berikut : Berdasarkan hasil rapat bersama antara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.52/1996
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996, perihal Penghitungan dan Tata cara Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan, dengan ini diberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut sebagai berikut : Batas maksimum kelebihan Pajak Masukan yang dapat dikembalikan pada setiap Masa Pajak yang disebabkan oleh ekspor dan/atau penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1996
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Dua IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 17222/A/LK/96 tanggal 7 Mei 1996, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/113/232/1996 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.6/1996
Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kepala KPPBB tentang pengenaan PBB usaha bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Non Migas dan Perikanan tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk tahun 1996 tidak ada perubahan kebijakan teknis yang prinsip terhadap usaha bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Non Migas dan Perikanan. Oleh karena itu SPPT PBB tahun 1996 atas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1996
Berkenaan dengan adanya perkembangan yang pesat di beberapa daerah akhir-akhir ini dan berpengaruh terhadap harga jual tanah di sekitar jalan tol, dipandang perlu untuk meninjau kembali Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ.6/1995 tanggal 19 Juni 1995. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.7/1996
Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak oleh Tim Gabungan DJP-BPKP maka untuk tahun anggaran 1996/1997, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Kepada Kantor Wilayah DJP bertindak selaku Ketua Tim Pengendalian Wilayah, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP setempat sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggota TPW dari DJP adalah Kabid. RIKPAN, Kabid. PPh dan Kabid. PPN, sedangkan anggota […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1996
Bersama ini disampaikan angka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1995/1996 berdasarkan laporan perkembangan penerimaan PBB yang dihimpun di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut : Realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 1995/1996 secara nasional untuk seluruh sektor adalah Rp. 1.909.014.243 ribu atau 99,25% dari […]