Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.4/1996
Bersama ini disampaikan rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 393/KMK.04/1996 tentang Tata Cara Pembayaran PPh atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.41/1996
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-37/PJ/1996 tanggal 30 Mei 1996 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Kanwil I, Kanwil III dan Kanwil IX yang selama ini mengelola Fiskal Luar Negeri agar segera menunjuk KPP Pengelola Fiskal Luar Negeri serta melaksanakan serah terima […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.7/1996
Pemeriksaan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum (law enforcement) untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu dipantau atau dievaluasi secara terus menerus melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. LP2/DKHP sebagai sarana pengawasan dapat menghasilkan masukan data untuk bahan penyusunan kebijaksanaan pemeriksaan. Untuk keperluan penyusunan informasi yang lebih lengkap dan cermat, diperlukan cakupan data yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.9/1996
Bersama ini disampaikan rekaman Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelayanan Khusus Bagi Perusahaan Eksportir Tertentu. dengan Instruksi Menteri Keuangan tersebut kepada beberapa unit eselon 1 Departemen Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk : Memberikan Pelayanan Khusus yang lebih cepat terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Eksportir Tekstil […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1996
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-58/PJ.1/1996 tanggal 31 Mei 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1165/PJ.24/1993 Tentang Sistem, Bentuk dan Jenis Laporan Bidang Operasional Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khusus mengenai Bidang Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan dan KEP-17/PJ.24/1995 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.6/1996
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-38/PJ.6/1996 tanggal 30 Mei 1996, tentang Standar Biaya Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sebagai kelengkapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ.6/1994
Sehubungan sampai akhir bulan September 1994 masih banyak kewajiban PBB sektor Perhutanan yang belum dilunasi oleh para wajib pajak pemegang HPH maupun Perhutani/Inhutani, dengan ini diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut : Lebih meningkatkan pendekatan terhadap para wajib pajak yang bersangkutan bersama-sama Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk.II) maupun Kanwil/Dinas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/1994
Sehubungan dengan berbagai pertanyaan dari para Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) perihal pengenaan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan CKD, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 1994, tidak terdapat pos tarif kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan CKD. Maka, sesuai dengan Ketentuan Umum Menginterprestasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.41/1994
Sehubungan dengan naskah perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan DPP Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 ————————————- Nomor : 890/C.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994 ————————————- 001/PKS/DPP/VII/94 maka guna kelancaran pelaksanaan kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) perjanjian kerjasama tersebut serta pelaksanaan pengawasannya diharapkan agar Saudara meminta pada Kepala Unit PPDN Pertamina […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.41/1996
Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar PPh Pasal 25 bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 3 huruf w Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994dinyatakan bahwa pengecualian dari kewajiban membayar PPh Pasal 25 pada waktu bertolak ke Luar Negeri antara lain […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.7/1996
Sebagaimana diketahui pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan keterkaitan, pemeriksaan khusus, pemeriksaan P3SPT dan pemeriksaan lainnya. Agar mekanisme pemeriksaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka peran aktif Ka. KANWIL sangat menentukan. Peran Ka. KANWIL bisa optimal apabila tersedia data administrasi pemeriksaan pajak yang akurat. Data administrasi tersebut diatas antara lain […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.531/1996
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.53/1996 tanggal 15 April 1996 tentang penunjukan perusahaan operator telepon selular sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan pesawat telepon selular (ponsel), dengan ini disampaikan petunjuk lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, penyetoran,dan pelaporan PPN atas pesawat telepon selular oleh perusahaan operator telepon selular […]