Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.4/1996
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, khususnya atas imbalan yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan jasa konstruksi atau jasa pemborong bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ/1995 sebagaimana telah diubah dengan KEP-76/PJ/1995, dengan ini dijelaskan sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-76/PJ/1995 antara lain […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.51/1996
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ/1996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPN atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu di atas Disc (Compact Disc), dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan Gambar di atas Disc (Laser Disc). Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.54/1996
Bidang perpajakan, lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong era globalisasi. Kunci kesiapan Direktorat Jenderal Pajak terletak pada terwujudnya kinerja operasional pelayanan yang dari hari ke hari semakin membaik, dan sesuai dengan pandangan umum masyarakat, kinerja yang baik tersebut dapat terwujud terutama apabila pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak senantiasa diselesaikan pada waktunya. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.433/1996
Sehubungan dengan kesalahan ketik pada SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut : Pada butir 9 d. Tertulis……..sisa tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan berikutnya yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 6 diatas. Seharusnya…….sisa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.51/1996
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 23656/A/A4/KU/1996 tanggal 3 Juni 1996, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/138/283/1996 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/1996
Untuk dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Permohonan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara terpusat, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ.23/1985 tanggal 23 Oktober 1985 dan SE-09/PJ.431/1990 tanggal 9 Maret 1990, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.111/1995 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.6/1996
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-95/PJ.6/1989 tanggal 23 Desember 1989, bahwa pada Surat keputusan Pemberian Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak dibubuhi dengan cap untuk menghindari wajib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.4/1996
Terlampir disampaikan kepada Saudara contoh Formulir Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1996 dan Petunjuk Pengisiannya yang telah disempurnakan.Mengingat waktu serta jadwal penyampaian LP2P tersebut, agar Saudara merencanakan pengadaan distribusinya. Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN ttd I Made Gde Erata
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.52/1996
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 Juni 1996, bersama ini kami tetapkan cara pengisian SPT Masa PPN bagi PKP Toko Emas yang juga bertindak sebagai pedagang eceran untuk barang-barang lain, sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995, PKP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.53/1996
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 dan 4 Juni 1996 dan sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-64/A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal pedoman pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 239/KMK.01/1996 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ.6/1994
Sehubungan sampai akhir bulan September 1994 masih banyak kewajiban PBB sektor Perhutanan yang belum dilunasi oleh para wajib pajak pemegang HPH maupun Perhutani/Inhutani, dengan ini diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut : Lebih meningkatkan pendekatan terhadap para wajib pajak yang bersangkutan bersama-sama Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk.II) maupun Kanwil/Dinas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/1994
Sehubungan dengan berbagai pertanyaan dari para Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) perihal pengenaan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan CKD, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 1994, tidak terdapat pos tarif kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan CKD. Maka, sesuai dengan Ketentuan Umum Menginterprestasi […]