Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-05/PJ.6/1994 Tanggal 6 Mei 1994 perihal Pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Objek PBB Tahun Anggaran 1994/1995 (copy terlampir), dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Kakanwil Ditjen Pajak/KP.PBB yang wilayah kerjanya telah ditetapkan untuk replikasi Sismiop, agar segera membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sismiop/Tim Pelaksana Sismiop dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1994
Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada beberapa Lampiran KEP-1165/PJ.24/1993 tanggal 27 September 1993 tentang Sistem, Bentuk dan Jenis Laporan Operasional Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu dilakukan pembetulan/ralat sebagai berikut : 1. Lampiran 1 : Ralat atas BUKU SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BIDANG PAJAK PENGHASILAN; 2. Lampiran 2 : Ralat atas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.41/1994
Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penanganan permohonan pengkreditan FLN yang dibayar sendiri oleh karyawan dengan PPh Pasal 21 yang terhutang atas nama karyawan tersebut dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.21/1986tanggal 20 Maret 1986 dan SE-55/PJ.23/1986 tanggal 4 Desember 1986 diatur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.41/1994
Dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan memanfaatkan data yang telah ada pada SPT Tahunan PPh WP Badan yaitu data yang terdapat pada formulir 1771-IV dan 1771-V, maka perlu diatur hal-hal berikut : Seksi PDI/PDTUP yang melakukan penelitian formal SPT Tahunan PPh Badan agar memproduksi Alat Keterangan (KP.PDIP.3.1) atas nama pengurus/komisaris pemegang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.7/1994
Sebagai kelanjutan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-36/PJ1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Pemindahan Wajib Pajak Perusahaan Go Public ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.111/1994 tanggal 22 Juli 1994 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pemindahan Wajib Pajak Perusahaan Go Public ke Kantor Pelayanan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.6/1994 tanggal 28 Juli 1994 perihal Petunjuk Pengenaan dan Pembayaran PBB Pertambangan Migas/Panas Bumi, dengan ini disampaikan penjelasan khusus Pengenaan PBB Usaha Bidang Pertambangan Panas Bumi sebagai berikut : Pengertian Umum : Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan : Panas Bumi, adalah uap yang merupakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 58/PJ.6/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.6/1994 tanggal 22 Juni 1993 perihal “Pembaruan Data Cadangan”, untuk menjaga keamanan data Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing KP PBB serta keperluan analisa, perencanaan, penyusunan kebijaksanaan, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : Setiap KP PBB diharuskan setiap tahun untuk mengirimkan backup data PBB dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ.6/1994
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan terhadap pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industri dan real estate, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu kawasan industri dan real estate, sesuai dengan ketentuan, harus menyediakan fasilitas umum dan/atau sarana sosial yang selain dimanfaatkan langsung oleh pemilik/pengusaha/pemanfaat kawasan industri dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.6/1994
Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.6/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan. Sehubungan dengan itu diberitahukan hal-hal sbb : Berdasarkan Pasal 3 huruf b Surat Keputusan tersebut, bahwa Bank Pemerintah sebagai Bank Transito yang ditunjuk oleh Direktur Pajak Bumi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.52/1994
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.52/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang permasalahan menyangkut pengisian lampiran SPT Masa PPN, dikemukakan variasi dari permasalahan dan pedoman penyelesaiannya. Pada pelaksanaannya masih banyak lagi kasus-kasus yang merupakan kendala bagi perekaman atau pengolahan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran/Service Centre oleh Pusat PDIP. Untuk mengatasi kendala tersebut diberikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/1994
Untuk melengkapi data administrasi PBB, khususnya dalam rangka pengenaan PBB, maka para Kepala KP.PBB diminta agar melengkapi data objek/subjek PBB dengan data Nomor Penduduk (Nomor KTP atau Nomor KK). Terhadap data objek/subjek PBB yang telah terdaftar pada basis data, upaya untuk melengkapi data Nomor Penduduk tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut : Mencetak DHR objek rinci […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1994
Sehubungan dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengenaan PBB atas mesin antara lain menyangkut definisi mesin yang dikategorikan sebagai bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan tata cara penilaian mesin, maka pelaksanaan pengenaan PBB atas mesin mulai tahun fiskal 1994 ditangguhkan. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR […]