Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.52/1994
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.52/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang permasalahan menyangkut pengisian lampiran SPT Masa PPN, dikemukakan variasi dari permasalahan dan pedoman penyelesaiannya. Pada pelaksanaannya masih banyak lagi kasus-kasus yang merupakan kendala bagi perekaman atau pengolahan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran/Service Centre oleh Pusat PDIP. Untuk mengatasi kendala tersebut diberikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/1994
Untuk melengkapi data administrasi PBB, khususnya dalam rangka pengenaan PBB, maka para Kepala KP.PBB diminta agar melengkapi data objek/subjek PBB dengan data Nomor Penduduk (Nomor KTP atau Nomor KK). Terhadap data objek/subjek PBB yang telah terdaftar pada basis data, upaya untuk melengkapi data Nomor Penduduk tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut : Mencetak DHR objek rinci […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1994
Sehubungan dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengenaan PBB atas mesin antara lain menyangkut definisi mesin yang dikategorikan sebagai bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan tata cara penilaian mesin, maka pelaksanaan pengenaan PBB atas mesin mulai tahun fiskal 1994 ditangguhkan. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.4/1994
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 mengenai pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, dan berkaitan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-03/PJ/1995, tanggal 9 Januari 1995 mengenai pengurangan PPh Pasal 25, dengan ini diberikan penegasan dan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut: Pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain mempunyai 2 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.51/1994
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedua puluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 18333/A/B/94 tanggal 30 Maret 1994, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/62/170/1994 tanggal 7 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.3/1994
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KMK.04/1994 tanggal 13 Januari 1994 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (foto copy terlampir) sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 780/KMK.04/1991, untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.10/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.34/1992 tanggal 16 Nopember 1992 perihal daftar competent authority dari negara-negara treaty partner, dengan ini diberitahukan bahwa Menteri Keuangan Republik Federal Jerman selaku Competent Authority Jerman untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Jerman dalam suratnya Nomor : IVC6-S1301-Indo-1/93 tanggal 3 September 1993 telah memberitahukan bahwa pejabat pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1994
Sejalan dengan kebijaksanaan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak, bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP). Beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: Pokok-pokok kebijaksanaan Pelayanan Satu Tempat. 1.1. Pelayanan Satu Tempat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.321/1994
Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai perihal persewaan safety box oleh bank-bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor : SE-25/PJ.51/1990 tanggal 24 Desember 1990, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Undang-undang tentang Perbankan) bahwa kegiatan usaha bank pada umumnya adalah menghimpun dana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.24/1994
Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-05/PJ.24/1994 tanggal 17 Maret 1994 perihal Komputerisasi Penerbitan SKP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Atas dasar pertimbangan efisiensi dalam pemanfaatan formulir-formulir ketetapan manual, bagi KPP-KPP yang untuk pertama kalinya akan melaksanakan komputerisasi penerbitan SKP dapat menerbitkan SKP secara manual dengan menggunakan formulir-formulir tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.9/1994
Melengkapi Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-01/PJ.23/1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang pengiriman Surat Dinas Perlakuan Khusus dan untuk mempercepat penata usahaan SSP yang di SPh-kan, dengan ini disampaikan bahwa Surat Perhitungan Antar KPP (KP PDIP5.25) ke KPP lain dapat dikirim dengan Perlakuan Khusus. Demikian untuk dimaklumi. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.51/1994
Bersama ini disampaikan photo copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-52/PJ.51/1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pelaporan Pemungutan Pajak PPn BM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah bahwa Pengusaha Kena Pajak Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor wajib membuat perincian data-data penyerahan kendaraan bermotor […]