Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1994
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Delapan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 12969/A/A4/B/’94 tanggal 28 Februari 1994, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/25/80/1994 tanggal 3 Februari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/1994 tanggal 11 Maret 1994 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/A/44/0394 KEP-04/PJ.6/1994 tanggal 25 Maret 1994 tentang Tata cara Pembagian dan Pengeluaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1994
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor. 12 Tahun 1994 tanggal 18 Maret 1994 (Copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepada KP PBB telah dikirimkan diskette program berikut tata cara install untuk memilih obyek pajak yang memenuhi kriteria pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor. 12 Tahun 1994. Hasil seleksi tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.10/1994
Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI-Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara pada tanggal 5 April 1993 hasil renegosiasi, serta masing-masing Pemerintah telah saling memberitahukan dipenuhinya “Constitutional requirements” sebagai syarat berlakunya Persetujuan yaitu oleh Pemerintah RI pada tanggal 23 Desember 1993 dan oleh Pemerintah Kerajaan Inggris pada tanggal 14 April 1994, maka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.54/1994
Sesuai dengan butir 6.2.3 Surat Edaran No. SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989 disebutkan bahwa Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun tidak perlu dikonfirmasikan adalah Faktur Pajak yang PPN-nya berjumlah Rp. 2 juta ke bawah, kecuali ada kecurigaan yang beralasan. Tanpa mengurangi kewaspadaan dan usaha pengamanan dalam pemberian restitusi, pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 1993/1994, dengan ini disampaikan hasil kompilasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1993/1994 berdasarkan laporan perkembangan penerimaan PBB yang terhimpun di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut: Secara nasional realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 1993/1994 untuk seluruh sektor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.9/1994
Menyambung SE-03/PJ.951/1994 tanggal 7 Maret 1994 mengenai pemberitahuan telah ditetapkannya Pedoman Induk TUPRP 1994, dengan ini disampaikan informasi tambahan sebagai berikut : Restitusi melalui Bapeksta Ketentuan selengkapnya mengenai restitusi (pengembalian pendahuluan) PPN/PPn BM melalui Bapeksta Keuangan, tercantum dalam SEB Dirjen Pajak Nomor : SE-28/PJ/1994 dan Kepala Bapeksta Keuangan Nomor : SE-04/BE/1994 tanggal 31 Maret 1994. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.6/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.6/1994 tanggal 19 April 1994 perihal Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1994/1995, dengan ini disampaikan hal-hal berikut: Dengan mempertimbangkan usulan pembetulan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan PBB, maka telah diadakan ralat rincian rencana penerimaan PBB tahun anggaran 1994/1995 untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.6/1994
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka telah terjadi perubahan beberapa unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian Jumlah dana Tunjangan Operasional (TO) yang dikirimkan kepada masing-masing Kanwil mulai Triwulan I tahun 1994/1995 mengalami perubahan, sebagaimana daftar terlampir. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.6/1994
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-1165/PJ.24/1993 Tanggal 27 September 1993 “Tentang Sistem, Bentuk Dan Jenis Laporan Bidang Operasional Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ” para Kakanwil Ditjen Pajak diminta untuk melaporkan setiap triwulan dan tahunan seperti pada pokok surat di atas, namun berdasarkan catatan kami masih ada beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.6/1994
Untuk melengkapi aturan-aturan pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-42/PJ.6/1991 tanggal 14 Februari 1991 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pengurangan yang diajukan atas objek pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 748/KMK.04/1990 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1994
Sehubungan dengan Surat Keputusan Menkeu Nomor : 767/KMK.04/1993 tanggal 4 Agustus 1993 jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-17/PJ.6/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Penata usahaan Data PBB Migas serta pembayarannya, dan menunjuk hasil rapat Tim Intensifikasi Pengenaan PBB Pertambangan Migas dan Gas Bumi tanggal 31 Mei 1994, yang antara lain berkesimpulan perlunya penjelasan secara […]