Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.6/1994
Sehubungan dengan adanya laporan bahwa beberapa KP.PBB belum melaksanakan penarikan terhadap sisa STTS 24 bulan setelah lewat jatuh tempo dari Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ.6/1993 tanggal 6 September 1993, dengan ini diminta kepada para Kepala KP.PBB yang belum melakukan penarikan agar segera melaksanakannya dengan tetap berpedoman kepada Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/1994
Sehubungan masih ada KP.PBB yang melakukan pemotongan langsung dana Biaya Operasional (BO) tanpa persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Para Kepala KP.PBB tidak dibenarkan melakukan pemotongan langsung dana Biaya Operasional (BO), kecuali untuk keperluan Tunjangan Operasional (TO). Apabila suatu kegiatan tidak bisa dibiayai dari dana DIK atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.75/1994
Sehubungan dengan surat Kepala BPKP No. S-474/PJ.01/TG/94 tanggal 7 Januari 1994 tentang Rekapitulasi dan Daftar Wajib Pajak yang surat ketetapan pajaknya belum ada pembayaran, dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-848/PJ/1991 tanggal 31 Juli 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. 679/KMK.04/1991, bersama ini disampaikan kepada Saudara 1 (satu) set Daftar Rekapitulasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1994
Bersama ini disampaikan copy Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: Obyek Pajak PBB dengan jenis penggunaan perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih besar dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.42/1994
Bersama ini disampaikan kepada Saudara penegasan tentang pelaksanaan perihal tersebut di atas sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya : – 2 tahun untuk barang modal Golongan I; – 3 tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan – 7 tahun untuk barang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.24/1994
Sebagaimana telah diketahui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-451/PJ/1992 tanggal 18 Desember 1992 telah ditetapkan tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitaan atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan komputer. Komputerisasi penerbitan skp […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.5/1994
Sebagaimana diketahui, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tidak mengorbankan kewaspadaan dan pengamanan atas pemberian restitusi PPN dan PPn BM, telah digariskan kebijaksanaan untuk mempercepat pemberian restitusi dengan persyaratan Bank Garansi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ.5/1993 tanggal 3 November 1993. Di dalam pelaksanaannya, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.6/1994
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai penegasan ketentuan yang dipergunakan dalam pengenaan PBB tahun 1994 untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pelaksanaan pengenaan PBB tahun 1994 untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. : KEP-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sismiop, dan akan di implementasikannya aplikasi SISMIOP R.2 di seluruh Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kami […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1994
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan mengenai status Pengusaha rokok golongan K-1000, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.05/1983 tanggal 14 Juni 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.05/1994, penentuan pengusaha rokok K-1000 didasarkan pada jumlah batang rokok per hari yang dihasilkan oleh Pengusaha rokok yang bersangkutan, jadi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.52/1994
Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989. Keputusan Menteri Keuangan yang baru ini agar disebarluaskan kepada pihak yang terkait untuk dapat diketahui. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.51/1994
Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 2 Juni 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun […]