Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.6/1994
Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini : Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 85/KMK.04/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.6/1994
Menunjuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.6/1994 tanggal 30 April 1994 perihal Tunjangan Operasional Untuk Kanwil, KPP, Karikpa dan Kapen, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada Surat Edaran tersebut diatas terdapat kekurangan dalam penghitungan jumlah Kantor Penyuluhan Pajak yang dapat diberi Tunjangan Operasional (T.O), sehingga pada beberapa Kanwil Ditjen Pajak untuk Triwulan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.51/1994
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 28410/A/A4/B/94 tanggal 16 Mei 1994, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/108/308/1994 tanggal 23 April 1994. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.6/1994
Sehubungan dengan telah ditetapkannya surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 196/KMK.04/1994 tentang Perubahan atas Lampiran III (Tiga), IV (Empat), V (Lima), VI (Enam) keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut: Dengan diterbitkannya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.6/1994
Menunjuk Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/A/44/0394 KEP-04/PJ.6/1994 tanggal 25 Maret 1994 tentang Tata cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat, dengan ini diberitahukan bahwa alokasi sementara pembagian penerimaan PBB untuk Tahun Anggaran 1994/1995 telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.10/1994
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) antara RI dengan negara-negara lain, terdapat ketentuan tentang pembebasan atau penurunan tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan di Indonesia atas beberapa jenis penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (resident taxpayer) mereka (Wajib Pajak Luar Negeri bagi Indonesia) dari Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat pemotong pajak (pihak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.6/1994
Sehubungan dengan Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) No. KU.305/5/1/KA-94 tanggal 16 Mei 1994 perihal pokok surat di atas dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.6/1993 tanggal 20 Maret 1993 perihal pengenaan PBB atas Perum Kereta Api, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.2/TB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.41/1994
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dan keragu-raguan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.41/1994 tanggal 12 Juli 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan Hiswana Migas, maka dengan ini diberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut : Disamping penjualan ke konsumen melalui SPBU, masih ada pula produk Pertamina yang disalurkan melalui […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.54/1994
Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian restitusi PPN, dengan tidak mengabaikan kewaspadaan dalam pengawasan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran, terakhir SE No.08/PJ.5/1994 tanggal 10 Maret 1994. Dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa hal yang perlu diberikan penegasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut : Bank Garansi. 1.1. Kasus Konfirmasi. Sebagaimana telah ditegaskan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.6/1994
Sehubungan dengan adanya kesalahan ketik pada ketentuan butir 2 huruf b.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-49/PJ.6/1994 tanggal 22 Juli 1994, semula tertulis : “b.1. Areal Non Blok Tebangan, perhitungan Luas Kena Pajak (LKP) berpedoman pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.6/93, tanggal 7 Agustus 1993;” diadakan ralat atas ketentuan tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.6/1994
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1165/PJ.24/1993 tanggal 27 September 1993 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sampai dengan saat ini, sebagian besar laporan yang diterima dari KP.PBB masih menggunakan bentuk lama. Untuk keseragaman laporan agar Saudara menggunakan Sistem, Bentuk dan Jenis yang baru sebagaimana diatur dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.35/1993
Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-08/PJ.35/1993 tanggal 11 Maret 1993 dimaksudkan agar Wajib Pajak dalam negeri yang wajib memotong PPh Pasal 26 terhindar dari kesalahan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara “treaty partner” yang dapat mengakibatkan mereka terpaksa menanggung beban PPh Pasal 26 yang kurang dibayar beserta sanksi […]