Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.313/1993
Sehubungan dengan terdapatnya kesalahan ketik pada surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.31/1993 tanggal 30 Januari 1993 sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-06/PJ.31/1993 tanggal 9 Maret 1993, dengan ini disampaikan perbaikan kesalahan sebagaimana tercantum dalam butir 2.b SE-03/PJ.31/1993 sebagai berikut : tercantum : pada waktu dilakukan pemeriksaan atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.9/1992
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-394/PJ/1992 tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data, ditentukan bahwa pencantuman Valuta Asing pada Alat Keterangan (KP.PDIP 3.1) harus selalu disertai nilai equivalen dalam Rupiah. Sehubungan dengan itu, bersama ini disampaikan kepada Saudara : Daftar Nilai Kurs rata-rata Valuta Asing tahun 1986 s/d 1991 dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.10/1993
Sehubungan dengan telah diratifikasinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI Bulgaria oleh kedua negara, yaitu oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tanggal 18 Juli 1991 (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1991) sedangkan pihak Bulgaria melalui Kuasa Usaha Indonesia di Sofia telah memberitahukan bahwa pihaknya telah meratifikasi Persetujuan tersebut pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.322/1993
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 765/KMK.00/1989, dengan penjelasan sebagai berikut : Toko Bebas Bea atau Duty Free Shop (yang selanjutnya disingkat TBB) adalah tempat yang khusus dipergunakan sebagai toko untuk menjual barang-barang bebas bea dan pungutan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.41/1993
Dalam rangka pemanfaatan data penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap akan mengirimkan data dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak dengan petunjuk penanganan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan kapitalisasi laba yang ditahan adalah pemindahan jumlah laba yang ditahan menjadi modal, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.45/1993
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai tindak lanjut terhadap Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak atas perkara banding, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Berbeda dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan Wajib Pajak yang dalam diktum-nya secara jelas dan terperinci menyebutkan : – Penghasilan Kena Pajak/Penghasilan Bruto/Dasar Pengenaan Pajak; […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.73/1993
Untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan dari para pengusaha penerima fasilitas pembayaran pendahuluan PPN dan PPn BM dari BAPEKSTA Keuangan (pengusaha penerima fasilitas), oleh Tim Gabungan BPKP-Departemen Keuangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pengusaha penerima fasilitas tersebut. Agar penyalahgunaan fasilitas yang dapat merugikan keuangan negara dapat dihindari, pemeriksaan perlu lebih di intensifkan dengan memperluas pelaksanaan konfirmasi melalui […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.311/1993
Terlampir disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993, perihal tersebut di atas (Lampiran I). Untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan tersebut, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 1 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993, mulai tahun pajak 1993 wajib pajak yang dapat menggunakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.51/1993
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 54251/A/B/93 tanggal 27 Agustus 1993, dan Departemen agama dengan surat nomor P.III/KU.03.1/167/752/93 tanggal 16 Agustus […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.43/1993
Sehubungan dengan belum adanya keseragaman dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dilakukan oleh Sekolah Asing di Indonesia dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.41.2/1993
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai konfirmasi kredit pajak PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dalam rangka pelaksanaan penelitian material SPT Tahunan PPh, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan lampiran I Romawi VI angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1993 tanggal 18 Februari 1993 ditentukan bahwa dalam pelaksanaan penelitian material […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.24/1993
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pelayanan Pemberian NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP, maka dapat dimaklumi timbulnya kendala teknis baik berkenaan dengan jadwal sistem transfer data komputer secara berkala yang dilakukan setiap tanggal 5 dan 20 maupun berkenaan dengan faktor komunikasi serta jarak antara […]