Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.43/1993
Sehubungan dengan belum adanya keseragaman dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dilakukan oleh Sekolah Asing di Indonesia dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.41.2/1993
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai konfirmasi kredit pajak PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dalam rangka pelaksanaan penelitian material SPT Tahunan PPh, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan lampiran I Romawi VI angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1993 tanggal 18 Februari 1993 ditentukan bahwa dalam pelaksanaan penelitian material […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.24/1993
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pelayanan Pemberian NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP, maka dapat dimaklumi timbulnya kendala teknis baik berkenaan dengan jadwal sistem transfer data komputer secara berkala yang dilakukan setiap tanggal 5 dan 20 maupun berkenaan dengan faktor komunikasi serta jarak antara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.5/1992
Dalam rangka pengamanan penerimaan dan pemberian restitusi PPN/PPn BM dalam rangka ekspor yang diajukan oleh PKP, diminta perhatian Saudara tentang hal-hal berikut : Seperti diketahui bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara Penelitian SPT, telah diatur bahwa atas SPT Masa PPN dari PKP Eksportir yang meminta pengembalian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.4/1992
Menunjuk Surat Edaran Nomor SE-18/PJ.31/1992 tanggal 10 September 1992, tentang Perlakuan PPh atas Pemindahtanganan Harta, agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan tindak lanjut berdasarkan petunjuk sebagai berikut. Terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data terlampir (Lampiran I) dan data yang Saudara terima atau peroleh telah melakukan transaksi pemindahtanganan harta, agar dilakukan penelitian material atas SPT PPh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.431/1992
Terlampir kami sampaikan Keputusan Menteri Keuangan No. 836/KMK.04/1992 tanggal 29 Juli 1992 tentang “Tidak Dilakukannya Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium, Uang Perangsang dan Imbalan Lainnya Yang Dibayarkan Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d Ke bawah Dan Anggota ABRI Yang Berpangkat Pembantu Letnan Satu Kebawah Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara”. Berdasarkan data yang diperoleh dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.31/1992
Agar terdapat kepastian dalam perlakuan perpajakan atas pemindahtanganan harta baik antar perseorangan, antara perseorangan dengan badan usaha maupun antar badan usaha, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Pemindahtanganan harta dapat dilakukan dalam bentuk : – penjualan, – pengalihan/tukar menukar, – hibah, – warisan dan – penyertaan dalam bentuk harta (inbreng atau in-kind perticipation). Perlakuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.51/1992
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempat belas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 41196/A/A4/B/92 tanggal 12 Agustus 1992; Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/146/683/92 tanggal 10 Agustus 1992. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.10/1994
Sehubungan telah disahkannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI-Tunisia oleh kedua negara, yaitu oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1993 tanggal 24 Februari 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993), dan oleh Tunisia pada tanggal 1 Februari 1993, serta pada tanggal 3 Maret 1993 dan 12 Maret 1993 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.41/1994
Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang kebijaksanaan pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 929/KMK.04/1993 tentang pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Presiden tersebut diatas, maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.45/1994
Berkenaan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-13/PJ.11/1993 tanggal 13 Februari 1993 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya yang menyangkut pembuatan Uraian Banding dengan ini diberikan penegasan dan petunjuk sebagai berikut : Tujuan pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Kepala Kantor Wilayah untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.53/1994
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 dan sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 merupakan perluasan/penambahan Kelompok Pengusaha Jasa tersebut dalam pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret […]